Kabupaten Luwu Terima DBH Rp 36,95 Miliar

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel, H Burhanuddin SH, (kedua dari kiri), pada Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Belia Belopa, Luwu, Selasa (12/12/2017).

RAKYATBERSATU, Belopa –Pemerintah Kabupaten Luwu menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, sebesar Rp 36.954.058.604 yang berasal dari pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu data per 31 Oktober 2017 dan masih akan bertambah hingga akhir tahun.
Hal tersebut terungkap pada Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Kepala Bapenda Sulsel diwakili Kabid PAD, H Burhanuddin SH, di Hotel Belia Belopa, Luwu, Selasa (12/12/2017). Usai pembukaan dilanjut materi sosialisasi pajak daerah dipandu Kepala UPT Pendapatan Wilayah Luwu, Kasmir huseng, S. Sos. M. Si
Kegiatan diikuti para diler kendaraan bermotor, tokoh masyarakat setempat, masyarakat umum, dan aparat sipil negara. Hadir juga Kanit Regident Polres Luwu Iptu M. Nawir, S. Sos dari Polres Luwu, serta Kamil Agoes dari perwakilan PT Jasa Raharja Luwu.
Burhanuddin dalam pemaparannya mengatakan, pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi dan dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten/ kota adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak rokok.
“Dari kelima pajak inilah dana bagi hasil itulah Bapenda Sulsel kepada kabupaten/ kota yang besarannya berbeda setiap daerah,” kata Burhanuddin.
Dalam pemaparannya, Burhanuddin mengatakan pentingnya pajak bagi kepentingan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.
Saat mensosialisasikan tentang perubahan Perda No 10 Tahun 2010 menjadi Perda No 8 Tahun 2017, yang akan berlaku efektif tahun 2018, Burhanuddin mengatakan ada penurunan tarif BBN KB di Sulawesi Selatan menjadi 10 persen untuk penyerahan pertama. Pada perda sebelum perubahan BBN dikenakan sebesar 12,5 persen. Sedangkan untuk tarif untuk penyerahan kedua tetap sebesar 1 persen.
Selain penurunan tarif BBN-KB, dalam perubahan Perda tersebut diatur juga tentang perubahan tarif progresif. Berdasarkan Perda No 8 tahun 2017 yang akan segera diberlakukan, tarif progresif ditetapkan sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif sebesar 2 persen. Kepemilikan ketiga dikenakan 2,25 persen. Kepemilikan keempat dikenakan 2,5 persen. Untuk kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan 2,75 persen.
Diingatkan juga bahwa landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.
Sosialisasi pajak daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Daerah No 55 tahun 2016. Menekankan aspek keadilan dalam pemungutan pajak dengan melakukan rasionalisasi atas tarif PKB yang secara simultan diharapkan dapat mengurangi tunggakan PKB.
Untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada pelanggan pajak, kata Burhanuddin, Bapenda Sulsel meluncurkan sejumlah layanan unggulan seperti pelayanan SAMSAT Standart ISO 9001: 2008 menuju ISO 9001-2015, pembayaran Pajak Kendaraan Menggunakan Mesin EDC / Kartu Debit, Samsat Link.
Ada pula, Gerai Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Deliverry, Samsat Care, Samsat Kedai, E-Samsat dengan BPD Sulselbar, SMS INFO Pajak Kendaraan Bermotor, Info Pajak Kendaraan Bermotor Via Twitter, SMS Broadcast, Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA), Penagihan Door To Door, Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan Website : Bapenda.web.id, stiker Tanda Pajak Kendaraan Bermotor.(rus/r)