Sosialisasi Efektifkan Penerimaan Pajak Daerah

Kepala Bapenda Sulsel Drs H Tautoto TR Msi, memaparkan materi sosialisasi tentang perubahan Perda No 10 Tahun 2010 menjadi Perda No 8 Tahun 2017, yang akan berlaku efektif tahun 2018, usai membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Masamba Elegant, Masamba, Luwu Utara, Selasa (19/12/2017). Kegiatan tersebut diiikuti seratusan peserta dari BPKAD Lutra, Bappeda, Badan Anggaran DPRD Luwu Utara, Bapenda Luwu Utara, camat Lutra, diler kendaraan bermotor se Kabupaten Lutra dan masyarakat pelanggan Samsat.

RAKYATBERSATU, Masamba – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, sebesar Rp 37.252.234.924. Data tersebut baru per 31 Oktober 2017 dan diperkirakan bakal bertambah sampai akhir tahun.

Atas keberhasilan itu, Bapenda Sulsel mengestimasi, tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara akan menerima dana bagi hasil sebesar Rp 44.417.008.290 yang merupakan bagian pendapatan yang menjadi hak setiap pemerintah kabupaten / kota terhadap pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi.

Hal tersebut terungkap pada Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Kepala Bapenda Sulsel Drs H Tautoto TR Msi, di Hotel Masamba Elegant, Masamba, Luwu Utara, Selasa (19/12/2017). Usai pembukaan, Kepala Bapenda lanjut membawakan materi sosialisasi tentang perubahan Perda No 10 Tahun 2010 menjadi Perda No 8 Tahun 2017.

Sosialisasi yang dipandu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Luwu Utara Muh Rusmin ST Msi tersebut diiikuti seratusan peserta dari BPKAD Lutra, Bappeda, Badan Anggaran DPRD Luwu Utara, Bapenda Luwu Utara, camat Luwu Utara, diler kendaraan bermotor se Kabupaten Lutra, dan masyarakat pelanggan Samsat. Hadir pula Kasat Lantas Polres Luwu Utara diwakili Bripka Sabaruddin, SH MH, perwakilan Jasa Raharja Luwu Utara, Andi Badri Baso.

Pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi dan dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten/ kota adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak rokok.

Dalam pemaparannya Tautoro mengatakan pentingnya pajak bagi kepentingan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.

Saat mensosialisasikan tentang perubahan Perda No 10 Tahun 2010 menjadi Perda No 8 Tahun 2017, yang akan berlaku efektif tahun 2018, Tautoto mengatakan ada penurunan tarif BBN KB di Sulawesi Selatan menjadi 10 persen untuk penyerahan pertama. Pada perda sebelum perubahan BBN dikenakan sebesar 12,5 persen. Sedangkan untuk tarif untuk penyerahan kedua tetap sebesar 1 persen.

Selain penurunan tarif BBN-KB, dalam perubahan Perda tersebut diatur juga tentang perubahan tarif progresif. Berdasarkan Perda No 8 tahun 2017 yang akan segera diberlakukan, tarif progresif ditetapkan sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif sebesar 2 persen. Kepemilikan ketiga dikenakan 2,25 persen. Kepemilikan keempat dikenakan 2,5 persen. Untuk kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan 2,75 persen.

Diingatkan juga bahwa landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

Sosialisasi pajak daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Daerah No 55 tahun 2016. Menekankan aspek keadilan dalam pemungutan pajak dengan melakukan rasionalisasi atas tarif PKB yang secara simultan diharapkan dapat mengurangi tunggakan PKB.

Untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada pelanggan pajak, kata Tautoto, memperkenalkan layanan unggulan terbaru yang baru saja diluncurkan yakni pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) nontunai melalui ATM dan kartu debit menggunakan EDC. Pemanfaatan layanan tersebut diresmikan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu.

Bapenda Sulsel, lanjut Tautoto sudah meluncurkan sejumlah layanan unggulan lainnya seperti pelayanan SAMSAT Standart ISO 9001: 2008 menuju ISO 9001-2015, pembayaran Pajak Kendaraan Menggunakan Mesin EDC / Kartu Debit, Samsat Link.

Ada pula, Gerai Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Deliverry, Samsat Care, Samsat Kedai, E-Samsat dengan BPD Sulselbar, SMS INFO Pajak Kendaraan Bermotor, Info Pajak Kendaraan Bermotor Via Twitter, SMS Broadcast, Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA), Penagihan Door To Door, Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan Website : Bapenda.web.id, stiker Tanda Pajak Kendaraan Bermotor. (rus/r)