Presiden Jokowi Ingin Swasta dan BUMN Diberi Tanggung Jawab Bina Olahraga

Presiden berjalan bersama para atlet, pegiat media sosial, dan selebritis di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8). (Foto: Humas/Jay).

RAKYATBERSATU.COM.- Terkait dengan pembinaan talenta dalam olahraga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya dengan Kepala Staf Kepresidenan ingin membuat sebuah badan manajemen strategis untuk mengurus masalah keolahrgaan

“Jadi anak mulai dari kecil itu sudah diamati betul ini pintarnya apa dan jangan dilepas mulai gizinya, mulai nutrisinya. Ini harus ada yang mengurusi betul,” kata Presiden Jokowi saat berdialog dengan para netizen, atlet, dan artis pada Promosi Asian Games 2018 “Jalan Terus Indonesia”, di halaman belakang gedung induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8) siang.

Presiden setuju dengan pendapat mantan pebulutangkis nasional Icuk Sugiarto, bahwa saat ini, terlalu banyak yang mengurusi cabang-cabang olahraga (cabor) sehingga justru menjadi tidak terurus semuanya. “Kelihatan yang ngurusi, ini ngurusi, ini ngurusi,” ujarnya.

Menurut Presiden, dirinya ingin memberikan tanggung jawab tersebut kepada satu pihak untuk setiap cabang olahraga. Sepakbola misalnya diberikan tanggungjawabnya ke Pertamina, basket ke Bank Mandiri, pencak silat ke BUMN atau pihak lain sehingga akan lebih jelas pembinaannya. Jika cabang olahraga tersebut tidak berprestasi, maka akan memberi sebuah persepsi, image, atau citra yang tidak baik bagi perusahaan itu.

“Saya rasa ini juga baik untuk perusahaan, akan mengangkat perusahaan kalau prestasinya bagus. Kalau prestasinya enggak bagus perusahaan juga bisa ikut citranya enggak baik,” terang Presiden.

Presiden mengaku sebenarnya ingin menitipkan masing-masing cabang olahraga kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar dan juga pihak swasta, misalnya Pertamina bertanggung jawab untuk cabor sepakbola, Djarum mengelola bulutangkis, dan basket dikelola oleh Bank Mandiri.

“Tapi harus menang terus, kalau kalah awas,” kata Presiden.

Namun diakui Presiden Jokowi, jika memang ada regulasi yang tidak memperbolehkan BUMN untuk melakukan itu. Ia menunjuk contoh, misalnya anggaran untuk sepakbola dulu bisa diambil dari APBD tapi kemudian dilarang karena banyak kasus, banyak kepala daerah yang ditangkap gara-gara memberi bantuan tersebut.

“Ini kita juga mau kaji lagi ini. Karena apa? Kadang-kadang kita ini karena 1, 2, 3 kasus kemudian langsung babat habis semuanya, ndak boleh,” ucap Presiden seraya melanjutkan dengan nada setengah bertanya, kalau seperti ini terus mau didorong dari sebelah mana olahraga tersebut.

Karena itu, lanjut Presiden, pemerintah baru mengkalkulasi dan mengkaji regulasi agar BUMN bisa diberikan tanggung jawab mengelola cabang olahraga. Pemerintah juga mengkaji regulasi agar atlet-atlet bisa masuk ke BUMN tanpa melalui tes.

“Ini kelihatannya regulasinya sudah ada ini, baru mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Jadi bisa itu dilakukan. Sudah keluar dari Menpan,” kata Presiden Jokowi. (UN/ES)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of