Samsat Wajo Buka Pos Pelayanan di Kecamatan

RAKYATBERSATU.COM.-Samsat Wajo membuka pos pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di dua kecamatan, masing-masing di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Belawa. Itu dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada publik. Selain itu, Samsat juga membuka pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu.

“Selain membuka pos pelayanan di dua kecamatan itu, Samsat juga melakukan pelayanan kepada pelanggan Samsat melalui Samsat Keliling pada setiap hari pasar di Kabupaten Wajo,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, Drs H Tautoto Tanaranggina, M.Si, ketika membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Gedung Assa’adah Jl A.Magga Amirullah No 46 Sengkang, Kabupaten Wajo, Rabu (28/11/2018).

Kepala Bapenda Sulsel juga berjanji akan membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan drive thru di Samsat Wajo. Itu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya.

“Tahun 2019, akan dibuat drive thru di Samsat Wajo untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Ini semua untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menyelesaikan pajaknya,” janji Tautoto

Sosialisasi tersebut diikuti seratusan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, ASN, diler kendaraan bermotor, tokoh pemuda, dan masyarakat pelanggan Samsat Kabupaten Wajo. Hadir pula Anggota DPRD Sulawesi Selatan, A.M.Irwan Patawari, S.Si, Kanit Regident Polrestas Wajo Iptu Ahmadin, dan perwakilan PT.Jasa Raharja Wajo.

Dalam kegiatan tersebut, Tautoto mensosialiasikan juga Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yakni; Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

Saat memberi paparan usai pembukaan yang dimoderatori Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawati SE Msi, Tautoto mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat pelanggan Samsat Wajo memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apatah lagi, dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.

Terungkap pula bahwa hingga September 2018, Bapenda Sulsel telah memberikan dana bagi hasil (DBH) pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar Rp 45.104.314.147. Jumlah itu masih berpeluang bertambah hingga akhir tahun 2018.

Dari jumlah tersebut, pajak rokok memberi kontribusi terbesar yakni Rp 14,1 miliar, disusul pajak bahan bakar kendaran bermotor (PBB-KB) sebesar Rp 13,53 miliar, pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 10,1 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) Rp 7,34 miliar, dan pajak air permukaan Rp 74.150.607.

Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya, kata Tautoto, di wilayah Sulsel, telah ada 25 Samsat induk, satu Samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.

“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat, guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya,” kata Tautoto.

Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.

Bapenda Sulsel, lanjut Tautoto, telah melakukan berbagai terobosan guna memanjakan pelanggan Samsat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain pembayaran non tunai, ada pula Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Pelayanan e-Samsat, Samsat Door to door, serta layanan lainnya. Bahkan, dengan memanfaatkan teknologi melalui info Pajak via SMS dan twitter, setiap wajib pajak dapat mengetahui dan memperoleh informasi besaran dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, Tautoto mengatakan, dengan pemberian subsidi tersebut, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No 8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.

“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Saat ini, lanjut Tautoto, Bapenda Sulsel, mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBNKB misalnya,b sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/ kota. PBBKB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.

Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, Tautoto mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.

Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang.

Untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/ izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang.

“Untuk kendaraan angkutan umum orang dan barang, setiap pelanggan Samsat, harus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.

Diungkapkan pula bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga September 2018, sudah mencapai Rp 1.128.755.637.945. Rinciannya, realisasi penerimaan PBB-KB Rp 323,77 miliar, PKB Rp 255,49 miliar, BBN-KB Rp 189,52 miliar, PAP Rp 55,28 miliar, dan pajak rokok Rp 304,69 miliar.

Sementara itu Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo, Hj A Fitri Dwicahyawati SE Msi, mengatakan, “Kami pun mengusung tagline Datang Disambut Senyum, Pulang dengan Tersenyum, sehingga pelanggan benar-benar merasa dilayani secara maksimal,” kata Andi Fitri.

Anggota Komisi DPRD Sulawesi Selatan, A.M.Irwan Patawari, S.Si, yang hadir di kegiatan tersebut mengimbau masyarakat Wajo taat membayar pajak. Apatah lagi pemerintah sudah menyiapkan pelayanan yang memadai untuk memudahkan pelanggan Samsat di Wajo. (rbc/re)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *