Sosialisasi Pemberian Insentif Tarif Pajak Kendaraan di Pinrang

RAKYATBERSATU.COM.-Kepala Bidang Teknologi Sistem informasi (TSI) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, H. Adhita S. Dharma AP, M.Si mewakili Kepala Bapenda membuka Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Pinrang, Rabu (5/9/2018), di The M Hotel, Pinrang.

Kegiatan tersebut diikuti seratusan peserta yang terdiri atas diler kendaraan bermotor, pelanggan Samsat, ASN Pemkab Pinrang, dan tokoh masyarakat setempat. Selain Kabid TSI, tampil pula sebagai pemateri dalam sosialisasi tersebut, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Pinrang Drs Ayyub AR, Kasatlantas Polres Pinrang AKP Morens Dannari, dan Kacab Bank Sulselbar Wilayah Pinrang Drs H Muh Nawir M.

Adhita S. Dharma AP yang akrab disapa Didit menyampaikan Keputusan Gubernur Sulsel nomor 2301/VIII/Tahun 2018 tentang pemberian insentif pembebasan tarif pajak kendaraan bermotor progresif atas angkutan barang yang ditandatangani Pj Gubernur Sulsel Dr Sumarsono. Surat keputusan ini berlaku efektif sejak 23 Agustus 2018 hingga 31 Desember 2019 atau sekitar 16 bulan lamanya.

Berdasarkan keputusan Gubernur Sulsel tersebut, kendaraan barang tahun pembuatan 2018 atas nama pribadi, dikenakan pajak progresif sesuai urutan kendaraan yang dimiliki. Pajak progresif tidak dikenakan pada kendaraan bermotor angkutan barang tahun 2017 ke bawah dan kendaraan roda dua di bawah 500cc.

Ditambahkan, pembebasan pajak progresif untuk kendaraan angkutan barang tahun 2017 ke bawah dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk merapikan administrasi kendaraannya. Juga untuk memudahkan Bapenda Sulsel melakukan penagihan.

“Kalau memang kendaraan tersebut milik perusahaan, harus dibaliknama atas nama perusahaan karena ini terkait dengan penerimaan PPh badan. Kalau memang tidak punya perusahaan, konsekuensinya harus bayar pajak progresif seperti kendaraan pribadi pada umumnya yang menggunakan nama pribadi,” ujarnya di depan seratusan peserta.

Bapenda Sulsel memberlakukan pajak progresif yang baru sejak 1 Januari 2018 yang diatur dalam Perda no 8 tahun 2017, merupakan revisi dari Perda no 10 tahun 2010 tentang pajak daerah. Ini merupakan pajak progresif terendah di Indonesia.

Pajak kendaraan pertama ditetapkan sebesar 1,5 persen. Pajak progresif untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2 persen, ketiga 2,25 persen, keempat 2,5 persen dan kelima dan seterusnya 2,75 persen. Kenaikan pajak tiap kendaraan hanya 0,25 persen.

Didit mengatakan, hingga Juni 2018, Pemerintah Kabupaten Pinrang sudah mendapat dana bagi hasil (DBH) dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 29.144.606.080 yang berasal dari lima pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi yakni, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak air permukaan (PAP) dan pajak rokok.

“Olehnya itu, kita harapkan masyarakat bisa membayar pajak tepat waktu, karena hasil pajak ini juga akan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk pembangunan di daerah,” kata Didit.

Dijelaskan pula, selama ini banyak masyarakat Sulsel yang membeli mobil di Jakarta karena beranggapan bahwa Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di sana lebih murah, hanya10 persen. Olehnya itu, Bapenda Sulsel juga sudah menurunkan BBN-KB dari 12,5 persen menjadi sama dengan di Jakarta, hanya sebesar 10 persen.

“Jadi kalau beli mobil, mending di Sulsel saja, karena BBNKB-nya sudah sama dengan yang di Jakarta dan akan dikembalikan juga kepada rakyat untuk membangun daerah kita termasuk perbaikan jalan,” katanya.

Disebutkan pula bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan Samsat, pengusaha transportasi, dan komunitas pemilik kendaraan untuk mengetahui hal-hal terkait kesamsatan.

Ia menjelaskan, kendaraan truk yang dimaksud dalam surat keputusan ini adalah truck, dumptruck, lighttruck, pick up dan semacamnya yang tahun pembuatannya 2017 ke bawah.

Didit menambahkan, pajak yang dikelola Bapenda Provinsi Sulsel adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok.

Sementara pajak yang dikelola Pemkab/Pemkot berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, PBB, pajak sarang burung walet, dan bea pengolahan hak atas tanah dan bangunan. (rbc/r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *