Estimasi Dana Bagi Hasil 2018 Palopo Rp 42.148.042.534

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Burhanuddin SH, mewakili Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, pada pembukaan Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Value, Palopo, Rabu (8/11/2017). Sosialisasi ini dirangkaikan dengan Pengukuhan Tim Kerja Masyarakat Relawan Peduli Pajak Palopo.

RAKYATBERSATU,Palopo.- Pemerintah Kota Palopo kebagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar Rp 29,32 miliar. Dana tersebut berasal dari pajak daerah, hingga September 2017. Tahun 2018, Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan, mengestimasi Palopo akan menerima DBH sebesar Rp 42.148.042.534.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Burhanuddin SH, ketika mewakili Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, pada pembukaan Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Value, Palopo, Rabu (8/11/2017).

Sosialisasi pajak daerah ini dirangkaikan dengan pengukuhan Tim Kerja Masyarakat Relawan Peduli Pajak Palopo oleh Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo Anton Amri MP S.STP.

Anton mengatakan, masyarakat relawan peduli pajak ini terdiri atas aparat di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan. Termasuk para ketua RT dan RW. Mereka bertugas mendampingi petugas pendapatan untuk mengunjungi wajib pajak secara door to door karena tim relawan ini dianggap tahu secara detail kediaman setiap wajib pajak. Sekaligus untuk memastikan validasi data wajib pajak.

Burhanuddin dalam paparannya menjelaskan, DBH yang diperoleh Kota Palopo itu berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 8.841.926.698, Pajak Kendaraan Bermotor Rp 6.874.457.700, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 5.564.315.997, Pajak Air Permukaan Rp 176.485.459, dan Pajak Rokok Rp 7.864.811.869.

Dijelaskan pula, bahwa landasan hukum pemungutuan pajak daerah adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

Dalam aturan itu sudah ditetapkan juga besaran bagi hasil antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Untuk PKB dan BBN KB pemerintah provinsi mendapat bagian 70 persen sedangkan kabupaten/ kota 30 persen. PBB KB pemerintah provinsi kebagian 30 persen, sedangkan pemerintah kabupten/ kota 70 persen. Pajak rokok yang mulai berlaku tahun 2014 pemerintah provinsi hanya kebagian 30 persen, sedangkan yang 70 persennya merupakan bagian pemerintah kabupaten/ kota. Khusus pajak air permukaan pembagiannya sama besar, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota masing-masing mendapatkan 50 persen.

Sosialisasi diikuti 100-an peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dealer kendaraan bermotor, dan aparat pemerintah daerah setempat, serta Masyarakat Relawan Peduli Pajak. Hadir pula Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo Anton Amri MP S.STP, Kanit Regident Polres Palopo, IPTU Roland, Kepala Cabang PT Jasa Rahaja Wilayah Palopo Kamil, dan Kepala Bank Sulselbar Cabang Palopo Idham Chalid.

Burhanuddin menjelaskan pula bahwa untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan Samsat kepada wajib pajak, Samsat melakukan sejumlah inovasi pelayanan dan  menjadi layanan unggulan Samsat Sulawesi Selatan.

Layanan unggulan yang sudah direalisasikan menurut Burhanuddin adalah Pelayanan Samsat Standart ISO 9001-2008, Samsat Link, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Samsat Keliling, Samsat Care, Samsat Kedai, dan e-Samsat bekerjasama dengan Bank Sulselbar, SMS Info Pajak Kendaraan Bermotor, Info Pajak Kendaraan Bermotor via twitter, SMS Broadcast, Sistem Informasi Pajak Daerah (Sipada), Penagihan Door to Door, Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan website bapendasulsel.web.id, dan Stiker Tanda Pajak Kendaraan.

Dijelaskan pula bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“APBD yang sebagian besar berasal dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan umumnya,” katanya.

Pajak, lanjut Buhanuddin, antara lain akan dimanfaaatkan untuk mendukung pendidikan gratis, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta penegakan hukum kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pajak rokok adalah,  pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok ini mulai berlaku Januari 2014.

Objek yang dikenakan pajak adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subjek pajaknya adalah konsumen rokok. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh Gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak.

Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan antara lain; bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu; pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;penyediaan sarana khusus bagi perokok; kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.(rus/yd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *