Bapenda Sulsel Imbau Masyarakat Aktif Bayar Pajak Kendaraan

Peserta antusias mengikuti Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Kabid Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Moh Hasan Sijaya SH MH, mewakili Kepala Bapenda Sulsel Drs H. Tautoto TR, M.Si di Rayhan Resto and Coffee, Selayar, Kamis (2/11/2017). Dalam acara yang dipandu Kepala UPT Pendapatan Wilayah Selayar, H.Sabirin Daud Nompo SE MM, ini hadir pula wakil dari Polres Selayar dan PT Jasa Raharja Selayar.

RAKYATBERSATU, BENTENG – Masyarakat pemilik kendaraan bermotor diimbau aktif membayar pajak kendaraan bermotornya, karena pajak yang dibayarkan itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kegiatan pembangunan lainnya.

Imbauan tersebut dikemukakan Kabid Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Moh Hasan Sijaya SH MH, ketika mewakili Kepala Bapenda Sulsel Drs H. Tautoto TR, M.Si pada sosialisasi pajak daerah di Rayhan Resto and Coffee, Selayar, Kamis (2/11/2017).

Acara yang dipandu Kepala UPT Pendapatan Wilayah Selayar, H.Sabirin Daud Nompo SE MM, ini dihadiri wakil dari Polres Selayar dan PT Jasa Raharja Selayar. Kegiatan diikuti seratusan peserta yang terdiri atas, tokoh masyakarat, diler kendaraan bermotor, dan unsur aparat sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Selayar.

Hasan Sijaya mengatakan, sosialisasi pajak daerah ini diadakan untuk memperkenalkan sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak daerah yang pengelolaannya dilakukan provinsi, namun hasilnya akan dibagikan pemerintah kabupaten dan kota yang selanjutnya digunakan membangun daerah yang tujuan akhirnya untuk mensejahterkan rakyat.

“Saya harap aparat pemerintah  mulai dari  kecamatan hingga desa/ kelurahan  dapat memotivasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat di wilayahnya sehingga bisa meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pajak yang dibayarkan oleh pelanggan Samsat,” katanya.

Mantan Kepala UPT Wilayah Gowa dan Makassar ini menjelaskan pula, pajak yang dikelola provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

Meski kelima jenis pajak tersebut dikelola pemerintah provinsi, lanjut Hasan Sijaya, namun Pemerintah Kabupaten Selayar tetap mendapatkan dana bagi hasil (DBH). Sebagai contoh, hingga September  2017 Pemkab Selayar sudah menerima DBH sebesar Rp 18,9 miliar yang jumlahnya akan terus meningkat. Dana tersebut berasal dari PKB, BBN KB, PBBKB, PAP, dan pajak rokok. Tahun 2016, Pemkab Selayar menerima DBH sebesar Rp 23,9 miliar.

Hasan Sijaya menjelaskan, pembagian PKB dan BBNKB dialokasikan sebesar 30 persen untuk kabupaten/kota, 70 persen untuk pemerintah provinsi. PBBKB dan Pajak Rokok juga dialokasikan sebesar 70 persen untuk kabupaten/kota, sedangkan pemerintah provinsi hanya kebagian 30 persen. Sementara Pajak Air Permukaan, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota masing-masing kebagian 50 persen.

“Tanpa disadari Bapak dan Ibu setiap hari membayar pajak kepada daerah yakni saat membeli bensin, saat membeli rokok, dan sebagainya. Pajak inilah yang kemudian dikembalikan ke kabupaten/ kota untuk membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat,”katanya.

Meski sosialisasi ini berlangsung santai dan penuh keakraban, peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan yang dipandu Kepala UPT Selayar Sabirin Daud Nompo.(rus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *