Bapenda Sulsel Gugah Wajib Pajak Melalui Sosialisasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Toraja Utara menggelar sosialisasi pajak daerah di Hotel Hiltra Rantepao, Selasa (26/9/2017). Kegiatan tersebut dibuka Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah H Burhanuddin SH, mewakili Kepala Bapenda Sulsel. Hadir pula Kepala UPT Pendapatan Wilayah Toraja Utara Dra Emmy Sakka Lebang, Kasat Lantas Polres Toraja Utara AKP Abd Rahman, dan perwakilan PT Jasa Raharja.

RANTEPAO.RAKYATBERSATU.– Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, sebesar Rp 22.8 miliar per Agustus 2017. Jumlah itu akan terus meningkat hingga akhir tahun. Untuk itu, sosialisasi dilakukan sebagai salah satu strategi menggugah wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak.

“Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah, aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak, melakukan penertiban kendaraan yang tidak membayar pajak, dan mendatangi rumah wajib pajak agar mereka mau membayar pajak,” kata Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, H Burhanuddin SH, ketika membuka sosialisasi pajak daerah di Hiltra Toraja Hotel, Rantepao, Toraja Utara, belum lama ini.

Sosialisasi pajak ini diikuti seratusan peserta terdiri dari tokoh masyarakat, camat, lurah, dealer, perbankan, pembiayaan kendaraan, dan masyarakat umum. Hadir pula Kepala UPT Pendapatan  Wilayah Toraja Utara,  Dra Emmy Sakka Lebang,  Kasat Lantas Polres Toraja Utara  AKP Abd Rahman,  dan perwakilan PT Jasa Raharja.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, lanjutnya,  adalah aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak, melakukan penertiban kendaraan yang tidak membayar pajak, dan mendatangi rumah wajib pajak agar mereka mau membayar pajak.

Burhanuddin mengatakan, “Hingga Agustus  2017 Pemkab Toraja Utara  telah menerima dana bagi hasil dari Bapenda Sulsel sebesar Rp  22,802,278,063. Jumlah tersebut akan terus meningkat hingga akhir tahun.”

Dana bagi hasil itu, kata Buranuddin, berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Dikatakan, sebanyak 30 persen PKB dan PBBKB, diberikan kepada kabupaten/ kota. Sedangkan 70 persen lainnya diberikan kepada provinsi. Sementara pajak rokok sebanyak 70 persen  diberikan kepada kabupaten/ kota sedangkan provinsi hanya menikmati 30 persen. Pajak air permukaan, hasilnya dibagi rata, 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk kabupaten/ kota.

Burhanuddin menyampaikan bahwa Bapenda Sulsel berupaya mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara membuat layanan unggulan. Khusus di Kabupaten Toraja Utara, Bapenda Sulsel sudah meluncurkan layanan Samsat Keliling. Bahkan sudah membuka juga Gerai Samsat, sehingga masyarakat lebih mudah membayar pajak kendaraan bermotornya.

Layanan unggulan lainnya yang sudah diluncurkan Bapenda Sulsel, lanjut Burhanuddin, adalah, Samsat Link, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, dan e-Samsat bekerjasama dengan Bank Sulselbar, serta SMS info pajak kendaraan bermotor.

Dikatakan, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dibayar rakyat itu, antara lain dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan gratis, pembangunan fasilitas dan  infrastruktur, serta penegakan hokum kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Landasan hukum pemungutan pajak daerah menurut Burhanuddin adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

Dikatakan, jenis-jenis pajak provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pajak rokok adalah,  pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok ini mulai berlaku Januari 2014.

Objek yang dikenakan pajak adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subjek pajaknya adalah konsumen rokok. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Dasar pengenaan pajak, katanya, adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok.

Dikatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota wajib mengalokasikan sedikitnya 50 persendari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh Gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak.

Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan antara lain; bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu; pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan; penyediaan sarana khusus bagi perokok; kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia  mengajak masyarakat Toraja Utara untuk aktif membayar pajak karena pajak yang dibayarkan akan memacu  pembangunan di Daerah tersebut.(rus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *