Pangkep Terima Dana Bagi Hasil Rp 31,3 Miliar dari Bapenda Sulsel

Peserta Sosialisasi Pajak Daerah yang terdiri atas tokoh masyarakat,tokoh agama, aparat pemerintah Kabupaten Pangkep, dan dealer kendaraan bermotor se-Kabupaten Pangkep, menyimak materi sosialisasi yang dibawakan Sekretaris Bapenda Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra, SH, MH, di Hotel Bintang Mujur Pangkep, Selasa (26/9/2017).

RAKYATBERSATU. – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra, SH, MH, mengungkapkan, hingga Agustus 2017, Pemerintah Kabupaten Pangkep menerima dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 31.398.450.531 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan.

Hal tersebut diungkapkan Dindo, sapaan akrab Kemal Redindo Syahrul Putra, saat membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Bintang Mujur Pangkep, Selasa (26/9/2017), yang dihadiri diikuti seratusan peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat,tokoh agama, aparat pemerintah Kabupaten Pangkep, dan dealer kendaraan bermotor se-Kabupaten Pangkep.

Kegiatan tersebut dihadiri pula Kepala UPT Pendapatan Wilayah Pangkep Wahyuni Amir S.Sos, Kasat Lantas Polres Pangkep AKP Sulaiman SH, Perwakilan Jasa Raharja Pangkep Iqbal Ferdiawan, dan aparat UPT Pendapatan Wilayah Pangkep.

Dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Pangkep itu kata Dindo berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Dalam pemaparan materinya, Dindo menyampaikan juga bahwa Bapenda Sulsel berupaya mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara membuat layanan unggulan. Khusus di Kabupaten Pangkep, Bapenda Sulsel sudah meluncurkan layanan Samsat Keliling dan Gerai Samsat di Tonasa, sehingga masyarakat lebih mudah membayar pajak kendaraan bermotornya.

Layanan unggulan lainnya yang sudah diluncurkan Bapenda Sulsel menurut Dindo adalah, Samsat Link, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, dan e-Samsat bekerjasama dengan Bank Sulselbar, serta SMS info pajak kendaraan bermotor.

Dikatakan, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dibayar rakyat itu menurut Dindo, antara lain dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan gratis, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta penegakan hukum kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Landasan hukum pemungutan pajak daerah menurut Redindo adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

Dikatakan, jenis-jenis pajak provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pajak rokok adalah,  pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok ini mulai berlaku Januari 2014.

Objek yang dikenakan pajak adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subjek pajaknya adalah konsumen rokok. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Dasar pengenaan pajak, katanya, adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok.

Dikatakan,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh Gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak.

Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan antara lain; bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu; pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;penyediaan sarana khusus bagi perokok; kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Redindo mengungkapkan juga bahwa hingga Agustus 2017, Pemerintah Kabupaten Pangkep telah menerima dana bagi hasil (DBH) dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 31,3 Miliar. Dana bagi hasil itu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.(rus/yd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *