Pangkep Terima DBH Rp 49,5 Miliar Tahun 2017

RAKYATBERSATU.COM, PANGKEP – Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pangkep menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan sebesar Rp 49.509.485.639. Dana tersebut berasal dari pajak daerah yang pemungutannya dilakukan pemerintah provinsi.

Hal tersebut terungkap ketika Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, Drs H Tautoto, TR, MSi, membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Cahaya Celebes, Pangkep, Senin (5/2/2018). Tautoto menjelaskan Perda No 8 tahun 2017, tentang perubahan atas peraturan daerah No 10 tahun 2010, tentang pajak daerah.

“Sistem bagi hasil pajak antara pihak pemerintah sudah di atur sedemikian rupa. Seperti pada bagi hasil pajak daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, sebanyak 70 persen merupakan kuota provinsi dan 30 persen lainnya untuk kabupaten/kota. Sementara pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebanyak 30 persen untuk provinsi, sedang sisanya yang 70 persen menjadi bagian kabupaen/ kota,” katanya.

Sosialisasi diikuti 100-an peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep, pimpinan perusahaan di Pangkep, tokoh masyarakat, LSM, BUMN, dan tokoh pemuda. Hadir pula Kepala UPT Pendapatan Wilayah Pangkep Wahyuni Amir S.Sos, Kanit Regident Polres Pangkep Ipda Hendri Firdadi SH, wakil dari Jasa Raharja Iqbal.

Saat mensosialisasikan tentang perubahan Perda No 10 Tahun 2010 menjadi Perda No 8 Tahun 2017, Tautoto mengatakan, adanya perubahan tarif tentang bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak progresif kendaraan bermotor.

BBN kendaraan bermotor misalnya, tarif untuk penyerahan pertama turun menjadi 10 persen, lebih rendah dibandingkan Perda No 10 tahun 2010 yang tarifnya sebesar 12,5 persen. Sedangkan tarif untuk penyerahan kedua tetap dikenakan tarif 1 persen.

Untuk tarif progresif, terjadi perubahan. Pada Perda yang berlaku sekarang, tarif progresif ditetapkan sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif sebesar 2 persen. Kepemilikan ketiga dikenakan 2,25 persen. Kepemilikan keempat dikenakan 2,5 persen. Untuk kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan 2,75 persen.

Dalam sosialisasi itu terungkap, hingga 31 Desember 2017, masih ada 39.848 kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.781 di antaranya, adalah kendaraan roda dua, selebihnya kendaraan roda empat.

Sedangkan untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada pelanggan pajak, kata Tautoto, Bapenda Sulsel meluncurkan sejumlah layanan unggulan seperti pelayanan SAMSAT Standart ISO 9001: 2008 menuju ISO 9001-2015, pembayaran Pajak Kendaraan Menggunakan Mesin EDC / Kartu DebitSamsat Link.

Ada pula, Gerai Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Deliverry, Samsat Care, Samsat Kedai, E-Samsat dengan BPD Sulselbar, SMS INFO Pajak Kendaraan BermotorInfo Pajak Kendaraan Bermotor Via Twitter, SMS Broadcast, Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA)Penagihan Door To Door,Penertiban Pajak Kendaraan BermotorLayanan Website : Bapenda.web.id, stiker Tanda Pajak Kendaraan Bermotor.

Dijelaskan pula bahwa landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

Sosialisasi pajak daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Daerah No 55 tahun 2016. Menekankan aspek keadilan dalam pemungutan pajak dengan melakukan rasionalisasi atas tarif PKB yang secara simultan diharapkan dapat mengurangi tunggakan PKB.(rbc/r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *