Pemprov Sulsel Kelola Lima Pajak Daerah

Sekretaris Bapenda Sulawesi Selatan Kemal Redindo Syahrul Putra SH MH saat membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Kafe D Kotak dan Resto, Bone, Jumat (8/12/2017). Kegiatan tersebut sekitar seratusan peserta yang terdiri atas lurah, tokoh masyarakat, dosen, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

RAKYATBERSATU, Bone – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengelola lima pajak daerah yang penerimaannya dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten/ kota.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Bapenda Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra SH MH, ketika membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Kafe D Kotak dan Resto, Bone, Jumat (8/12/2017).

Kesempatan ini juga digunakan mensosialisasikan Perda No 8 tahun 2017 tentang perubahan Perda No 10 tahun 2010.

Hadir mendampingi Kemal Redindo dalam kegiatan tersebut Kepala UPT Pendapatan Wilayah Bone, Nurlina SH MM, Kasatlantas Polres Bone AKP Muhammad Yusuf S.Sos MM, dan perwakilan Jasa Raharja Bonem Alem Nofri Yoppi. Hadir pula Kepala Bapenda Bone A Herman SH. Kegiatan ini diikuti sekitar seratusan peserta yang terdiri atas lurah, tokoh masyarakat, dosen, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

Dijelaskan, saat ini, Bapenda Sulsel menangani lima jenis pajak yang hasilnya akan dibagikan kepada 24 kabupaten/ kota di Sulsel yang besaran bagiannya sudah diatur.

Kelima pajak yang dikelola pemerintah provinsi dan dibagihasilkan ke kabupaten/ kota itu adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pembagian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah 30 persen diberikan kepada kabupaten/ kota dan 70 persen diberikan kepada provinsi. Untuk pajak rokok, sebanyak 70 persen diberikan kepada kabupaten/ kota sedangkan sisanya yang 30 persen bagian provinsi. Sedangkan pajak air permukaan pembagiannya sama, Provinsi dan kabupaten/ kota masing-masing dapat bagian 50 persen.

Sebagai contoh, hingga 31 Oktober 2017 Pemerintah Kabupaten Bone telah menerima dana bagi hasil dari lima pajak yang dikelola Bapenda Sulsel sebesar Rp 64.909.424.125. Aturannya, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan program kesehatan, pendidikan gratis, penegakan hukum, pembangunan smooking area, dan membiayai kegiatan lainnya.

Tentang Perda No 8 tahun 2017 yang akan berlaku efektif 1 Januari 2018, Kemal Redindo mengatakan, dalam perda tersebut, tarif BBN KB1 turun dari 12,5 persen menjadi 10 persen untuk penyerahan pertama. Sedangkan untuk penyerahan kedua, tarifnya tetap sebesar 1 persen.

“BBNKB sebesar 10 persen itu, sudah sama dengan BBNKB di Jakarta. Jjadi tidak perlu jauh-jauh beli kendaraan baru di Jakarta,” tutur Kemal Redindo.

Perubahan lain dalam perda baru tersebut, kata kemal Redindo adalah, tarif pajak progresif yang hanya sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif sebesar 2 persen. Kepemilikan ketiga dikenakan 2,25 persen. Kepemilikan keempat dikenakan 2,5 persen. Untuk kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan 2,75 persen.

“Itu dilakukan untuk memudahkan pelanggan samsat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu,” katanya.(rus/r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *