Soppeng Terima Dana Bagi Hasil Rp 17,3 Miliar

Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel, A Dharmayani Mansyur, SH, Msi, membawakan materi pada Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Grand Saota, Watansoppeng, Jumat (8/9/2017)

RAKYATBERSATU.-Hingga Juni 2017, Kabupaten Soppeng menerima dana bagi hasil sebesar Rp 17,3 miliar. Dana tersebut merupakan bagian dari pajak bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Pajak Daerah yang berlangsung berlangsung di Hotel Grand Saota, Watansoppeng, Jumat (8/9/2017). Kegiatan dibuka Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan Drs Tautoto TR Msi, diwakili Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan, A Dharmayani Mansyur, SH, Msi.

Sosialisasi diikuti seratusan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan dealer kendaraan bermotor, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya, mengikuti Sosialisasi Pajak Daerah yang berlangsung di Hotel Grand Saota, Watansoppeng, Jumat (8/9/2017).

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi C DPRD Sulsel Dra Hj Enny Latief, Kasat Lantas Polres Soppeng AKP Muhammad Yusuf S.Sos, MM, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Soppeng, Florenswaty Mekka, SE, MM, dan perwakilan Jasa Raharja.

Tautoto dalam sambutannya mengatakan, “Hasil penerimaan pajak daerah akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng sekitar 40 persen untuk membiayai pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng.”

Jumlah bagi hasil penerimaan pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata Tautoto, pada umumnya cukup tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan PAD yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda  Sulsel, A Dharmayani, saat membawakan materi antara lain mengatakan, landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

Jenis-jenis pajak provinsi yang dimaksud adalah, Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pajak rokok adalah,  pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok ini mulai berlaku Januari 2014.

Objek yang dikenakan pajak ini menurut A Dharmayani adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subjek pajaknya adalah konsumen rokok. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Dasar pengenaan pajak ini adalah, cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok.

Dikatakan,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh Gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak.

Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan antara lain; bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu; pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;penyediaan sarana khusus bagi perokok; kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Soppeng, Florenswaty Mekka, SE, MM, mengatakan, sosialisasi pajak daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan pajak kepada wajib pajak di Kabupaten Soppeng sehingga mengetahui kemudahan membayar pajak kendaraannya. Termasuk memperkenalkan layanan unggulan yang dikembangkan Bapenda Sulsel.

Layanan unggulan yang dimaksud adalah samsat link, gerai samsat, samsat drive thru, samsat keliling, samsat delivery, e-Samsat bekerjasama dengan Bank Sulselbar hingga SMS info pajak kendaraan bermotor.(rus/r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *