Tokoh Agama Lutra Ikut Sosialisasi Pajak Daerah

 Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel, Drs H Tautoto, TR, MSi, melakukan Sosialisasi  Pajak Daerah di Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Kegiatan berlangsung di Hotel Remaja Indah, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kamis (8/12/2016)
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel, Drs H Tautoto, TR, MSi, melakukan Sosialisasi Pajak Daerah di Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Kegiatan berlangsung di Hotel Remaja Indah, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kamis (8/12/2016)

Masamba – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel, Drs H Tautoto, TR, MSi, melakukan Sosialisasi Pajak Daerah di Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Kegiatan berlangsung di Hotel Remaja Indah, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kamis (8/12/2016).

Kadispenda didampingi Kepala UPTD Wilayah Luwu Utara, Drs H.A.Azikin, MM, Kasatlantas Polres Luwu Utara diwakili Kanit Laka Polres Luwu Utara Ipda Baharuddin, S.Sos, dan perwakilan Jasa Raharja, Buana Sumarsono.

Sosialisasi pajak daerah tersebut diikuti utusan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, PDAM, Dealer kendaraan bermotor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemimpin organisasi massa, kalangan LSM , dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Tautoto dalam sambutannya antara lain mengatakan, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dijelaskan pula bahwa sistem bagi hasil pajak antara pihak pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sudah diatur sedemikian rupa. Bagi hasil pajak daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor misalnya, sebanyak 70 persen merupakan kuota provinsi sedangkan yang 30 persen lainnya menjadi hak kabupaten/ kota. Sementara pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sebanyak 30 persen menjadi bagian pemerintah provinsi, sedang yang 70 persennya menjadi hak pemerintah kabupaen/ kota.

Kepala Dipenda Sulsel itu juga menjelaskan sejumlah layanan unggulan Samsat Provinsi Sulsel. Di antaranya, Pelayanan Samsat Standar ISO 9001:2008. Untuk tahun 2015, Samsat Gowa dan Makassar memperoleh predikat pelayanan terbaik di Indonesia.

Layanan lainnya adalah, pelayanan Samsat LINK, Pelayanan Gerai Samsat, Pelayanan Samsat Drive Thru, Pelayanan Samsat Keliling, Pelayanan Samsat Delivery, Pelayanan E-Samsat dengan BPD Sulselbar, SMS Info Pajak Kendaraan Bermotor, Info Pajak Kendaraan Bermotor Via Twitter, SMS Broadcast, Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA), Penagihan Door To Door, Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan Website, serta Stiker Tanda Pajak Kendaraan.

Tautoto berharap masyarakat taat membayar pajak karena pada dasarnya pajak yang dibayarkan itu untuk kepentingan rakyat juga. Sebab pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara.

Dikatakan, pajak antara lain akan dimanfaaatkan untuk mendukung pendidikan gratis, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta penegakan hukum kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam. “APBD yang sebagian besar pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” kata Tautoto.

Tautoto menjelaskan, bahwa landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

Sementara itu, Kepala UPTD Wilayah Luwu Utara, Andi Azikin, menjelaskan beberapa jenis pajak provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor, kata Andi Azikin, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pajak rokok adalah, pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok ini mulai berlaku Januari 2014.

Objek yang dikenakanpajakadalahkonsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.Subjekpajaknyaadalahkonsumen rokok. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Dasar pengenaan pajak, lanjut Andi Azikin, adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10persen dari cukai rokok.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Alokasi anggaran diatur lebihlanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh Gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak.

Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan antara lain; bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu; pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan; penyediaan sarana khusus bagi perokok; kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain Kadispenda Sulsel, tampil juga sebagai pemateri Tim Pengarah Karang Taruna Kabupaten Luwu Utara, Januar Ramadhani, SE dengan judul materi Sosialisasi Manfaat Pajak Rokok. (re/R)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *