Wajo Kebagian Dana Bagi Hasil Rp 21.791.797.891

Kegiatan sosialisasi pajak daerah yang berlangsung di Gedung Assa’adah Sengkang, Kamis, 4 Juli 2019 (ist)

RAKYATBERSATU.COM.- Kabar baik bagi pengusaha mobil angkutan umum orang dan angkutan umum barang. Gubernur Sulsel mengeluarkan Pergub No 14 tahun 2019 tentang insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan dan Bermotor (BBNKB) untuk angkutan umum orang dan barang.

Terkait pemberlakuan Pergub ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan aktif mensosialisasikannya kepada publik di kabupaten/ kota. Seperti dilakukan di Kabupaten Wajo, Kamis (4/7/2019), melalui kegiatan sosialisasi pajak daerah yang berlangsung di Gedung Assa’adah Sengkang.

Kegiatan tersebut dibuka Plt Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Hurriyah Wahab SE, mewakili Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman S.Sos M.Si. Sosialisasi ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas diler kendaraan bermotor, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ASN Pemkab Wajo. Hadir pula Kasat Lantas Polres Wajo AKP Muh Yusuf S.Sos MM, serta James Anipura Arfah dari Bank Sulselbar Cabang Wajo.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo, A Fitri Dwicahyawati SE Msi, mengatakan, insentif yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2019 tentang insentif PKB dan BBNKB angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB.

Andi Fitri menyarankan pelaanggan Samsat, khususnya pemilik kendaraan angkutan umum orang dan barang memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah Provinsi Sulsel ini dengan memenuhi syarat yang ditetapkan. “Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak tersebut,” katanya.

Syarat yang dimaksud A Fitri Dwicahyawati SE Msi adalah kendaraan bermotor yang memiliki izin angkuan umum barang dan atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan pelat dasar warna kuning.

Dijelaskan pula, ke depan, wajib pajak yang akan mengurus perizinan di Pemerintah Provinsi Sulsel wajib melunasi pembayaran pajaknya yang diberi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang disingkat KSWP.
Ditambahkan, pajak yang dikelola Provinsi Sulsel berbeda dengan pajak yang dikelola kabupaten/ kota.

Ada lima jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi yakni, pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok.

Sementara pajak yang dikelola kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam paparannya, Fitri mengatakan, pajak adalah kontribusi wajib seseorang atau badan hukum kepada negara yang bersifat memaksa. Karena memaksa, pajak harus dibayarkan yang akan dikembalikan kepada masyarakat.

Dikatakan, dari lima jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah provisi, pemerintah kabupaten dan kota kebagian dana bagi hasil (DBH) yang nilainya sesuai realisasi penerimaan pajak dengan persentase pembagian yang sudah ditetapkan.

Hingga Mei 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo mendapatkan DBH senilai Rp 21.791.797.891 yang terdiri dari PBBKB Rp 7.491.298.369, PKB sebesar Rp 6.064.218.299, BBNKB sebesar Rp 4.558.022.243, AP Rp 45.175.229, dan pajak rokok sebesar Rp 3.633.083.751.

Dijelaskan pula, ke depan, wajib pajak yang akan mengurus perizinan di Pemerintah Provinsi Sulsel wajib melunasi pembayaran pajaknya yang diberi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang disingkat KSWP.

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Bapenda Sulsel meluncurkan sejumlah inovasi layanan unggulan seperti pelayanan SAMSAT Standart ISO 9001: 2008 menuju ISO 9001-2015, pembayaran PKB melalui Indomaret, pembayaran pajak kendaraan menggunakan mesin EDC / kartu debit, pembayaran pajak kendaraan menggunakan ATM Bank Sulselbar, pembayaran pajak kendaraan melalui mobile banking Bank Sulselbar, pelayanan Samsat Link, pelayanan Gerai Samsat, pelayanan Samsat Drive Thru, pelayanan Samsat Keliling, pelayanan Samsat Lorong.

Jenis pelayanan lainnya yang sudah dinikmati pelanggan Samsat adalah, Samsat Delivery, pelayanan Samsat Care, pelayanan Samsat Kedai, pelayanan e-Samsat dengan BPD Sulselbar, Simpanan dan Pinjaman Pajak Daerah (SiPijar), info pajak kendaraan bermotor via SMS, twitter, dan telegram, Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA), SMS Broadcast, Samsat Sipakainge’, penagihan Door To Door, penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, dan layanan website: Bapendasulsel.web.id.

Untuk memanfaatkan layanan e-Samsat dalam pembayaran PKB, kata Andi, syaratnya mudah. Masyarakat memiliki tabungan di Bank Sulselbar, mendaftarkan NIK dan no handphone di Samsat, menginstal aplikasi mobile banking BPD Sulselbar, nama pemilik kendaraan bermotor sesuai KTP dan pemilik tabungan, hanya dapat melayani pembayaran pajak untuk pengesahan STNK.

“Melalui layanan e-Samsat ini, pelanggan akan memperoleh sejumlah manfaat, di antaranya, lebih mudah, murah, cepat dan dapat dilakukan di mana saja, meningkatkan dan mengembangkan akses layanan, menghilang biaya lain-lain dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan,” kata A Fitri Dwicahyawati. (rls/rbc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *