Entaskan Kemiskinan, Lembaga Keuangan Harus Berpihak

HM Nurdin Abdullah (ist)
HM Nurdin Abdullah (ist)

Bantaeng.- Untuk mengentas kemiskinan, terutama terhadap masyarakat pesisir, lembaga keuangan, terutama Perbankan harus berpihak.

‘’Mereka sulit mengakses dana perbankan. Akhirnya mereka ke rentenir,’’ kata Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah pada Seminar Nasional dan Workshop Maritim 2014 di gedung Balai Kartini Kabupaten Bantaeng, Kamis (2/10).

Bupati HM Nurdin Abdullah pada seminar yang diikuti 270 peserta se Indonesia itu mengatakan, selain butuh keberpihakan, perbankan seharusnya juga bisa menekan suku bunga kreditnya.

‘’Usaha masyarakat [un sulit tumbuh karena bunga perbankan yang tinggi, mencapai 17 persen,’’ ujarnya. Ia kemudian memberi gambaran suku bunga kredit perbankan pada negara-negara maju yang hanya 0,8 persen.

Nurdin Abdullah juga member contoh langkah yang ditempuhnya untuk mengikis rentenir pada awal pemerintahannya dengan menyiapkan dana Rp 3 miliar melalui Dinas Koperasi dan UKM.

Dana tersebut dipinjamkan tanpa bunga kepada pedagang kecil hingga mampu mandiri. Selain itu, Pemda juga membentuk Kedai Pesisir yang menjadi tempat para nelayan mengambil barang dan dibayar setelah mendapat hasil.

Menurut Bupati Bantaeng, sangat ironi, negara kita diberi kekayaan alam, namun rakyat kita miskin. ‘’Kita yang seharusnya menjadi pengekspor bahan pangan dunia,’’ tandasnya.

Dengan bekal lahan yang subur, Indonesia seharusnya menjadi penentu sebab tidak ada manusia yang bisa menahan hidup tanpa makan.

‘’Kita bisa menunda beli mobil atau peralatan lainnya, tapi menunda makan. Adakah yang bisa. Karena itu, kita seharusnya menghadirkan teknologi tepat guna untuk membangkitkan masyarakat pesisir dan masyarakat pedesaan,’’ tambahnya.

Apa yang dikemukakan Bupati Bantaeng, mendapat respon Dirjen KP3K Sudirman Saad. Menurutnya, akses permodalan menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

Ia member fakta nelayan Muara Angke di Jakarta Utara yang harus membayar 3 persen/hari kepada tengkulak. Dengan demikian, nelayan harus membayar bunga 90 persen/bulan.

Karena itu, ia berharap lembaga keuangan mikro, termasuk syariah perlu dikembalikan. ‘’Sebenarnya, pernah ada. Hanya saja pada era Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, semua bantuan modal untuk masyarakat pesisir melalui koperasi dilarang,’’ tandasnya.

Agar masyarakat miskin di pesisir bisa diberdayakan, dibutuhkan political will pemerintah. Sedang untuk menunjang kebutuhan para nelayan, pernah ada lembaga Al Markaz yang seperti Alfamart, namun pada zaman Pak Harto juga dihentikan karena dananya dari luar, urainya.

Dirjen Sudirman Saad berharap, di era pemerintahan Jokowi-Jk bisa diwujudkan poros maritim dunia, terlebih dengan adanya Undang Undang Kelautan yang diharapkan menjadi tonggak sejarah yang menegaskan kiprah Indonesia di laut internasional.(yd/hms)      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *