Tautoto Imbau Wajib Pajak Manfaatkan Layanan Unggulan Samsat

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, Tautoto TR  ketika  menggelar sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Yuniar, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kamis (13/7/2017).

Rakyatbersatu, Masamba, – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, Tautoto TR mengimbau wajib pajak memanfaatkan layanan unggulan Samsat yang bisa diakses di semua Unit Pelaksana Teknis Pendapatan di kabupaten dan kota se Sulawesi Selatan.

Imbauan tersebut disampaikan Tautoto, ketika membuka Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Yuniar, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kamis (13/7/2017). Kegiatan diikuti unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dealer kendaraan bermotor, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, perwakilan Jasa Raharja, dan aparat UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara.

Hadir pula Kepala UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara, Drs, A Azikin, MM, Kanit Regident Samsat Polres Luwu Utara, IPTU Yuntung Tangkelangi, SH, sebagai pemateri.

Terobosan layanan yang dimaksud Tautoto itu antara lain, Samsat Keliling, Samsat Delivery, pelayanan e-samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan door to door, dan sejumlah kemudahan lainnya.

“Layanan unggulan ini kami buat untuk memanjakan wajib pajak di Sulsel. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak,” ujar Toto.

Tautoto menjelaskan juga, tahun anggaran 2016, Kabupaten Luwu Utara melalui Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Luwu Utara Bapenda Sulawesi Selatan, menerima pendapatan bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 33 miliar lebih. Pajak ini terdiri dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan, serta pajak rokok.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, bagi hasil pajak yang diterima Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2016 sebesar Rp 33 miliar itu, terdiri atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp 10,782 miliar, pajak kendaraan bermotor (Rp 7,481 miliar), bea balik nama kendaraan bermotor (Rp 8,003 miliar), pajak air permukaan (Rp 69,334 juta), dan pajak rokok sebesar Rp 7,496 miliar.

Ditambahkan, pajak daerah yang dikelola UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara akan dibagikan kembali kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk digunakan membangun daerah masing-masing.

Dalam APBD Sulsel tahun 2017, kata Tautoto, telah ditetapkan target penerimaan sebesar Rp 8,9 trilyun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 3,7 triliun di antaranya merupakan pendapatan asli daerah (PAD), atau 37,23 persen dari total APBD Sulsel.

Dikatakan, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1,02 trilyun atau 102,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1 trilyun. Ini semua bisa dicapai berkat partisipasi masyarakat wajib pajak secara keseluruhan.

Bapenda Sulsel, kata Tautoto, adalah instansi yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan Asas Desentralisasi.

“Saya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan terima kasih atas pembayaran pajak yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dimana realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 47.982.099.692 atau mencapai 105,02 persen dari sebesar Rp 45.688.700.000 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 40.809.918.500 atau 99,64 persen dari yang direncanakan sebesar Rp 40.956.500.000.

Dikatakan, pembayaran pajak daerah mendukung kesinambungan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018, sehingga dengan pajak kita bisa membangun Provinsi Sulawesi Selatan.

Sosialisasi ini sangat penting dan rutin dilakukan setiap tahun untuk memberi pemahaman yang sama kepada wajib pajak, mengenai ketentuan-ketentuan Pajak Daerah apalagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tentu ada hal-hal yang kurang dipahami dan perlu penjelasan lebih gamblang menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tautoto berharap Sosialisasi Pajak ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyamakan persepsi diantara wajib pajak dan petugas pajak, antara lain yang menyangkut hak dan kewajiban serta konsekuensi yuridis maupun administrasi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, dan aparat pemungut pajak dalam melaksanakan tugas, khususnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dapat dijalankan sesuai tuntutan wajib pajak yang dilayani, serta bertindak profesional dalam mengamankan keuangan daerah yang sejalan dengan prinsip Good Governance dan akuntabel.

Kepala Unit Pelaksana Pendapatan Wilayah Luwu Utara Bapenda Sulsel, Drs. A Azikin, MM, saat membawakan materi antara lain mengatakan, landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.(rus/yd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *