Appi Akan Hentikan Reklamasi, Danny: Mau Jadi Walikota Harus Tahu Undang-undang

RAKYATBERSATU.- Debat kandidat putaran pertama dua pasang calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, di Grand Clarion Hotel, malam tadi, Jumat (16/3/2018) berlangsung seru.

Debat terbuka yang dibagi dalam lima segmen ini memberi ruang bagi kedua calon saling memberi tanggapan ataupun kritikan atas program yang mereka usung.

Ada yang menarik ketika debat terbuka pada segmen ketiga. Ketika moderator memberi pertanyaan kepada pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Iqbal Sultan selaku moderator, bertanya kepada Appi-Cicu terkait keberadaan reklamasi yang ada di sekitar wilayah Pantai Losari. Appi dan Cicu, diminta untuk memberikan jawaban, apa saja yang akan dilakukan menyikapi keberadaan reklamasi pantai itu.

“Insyaallah kalau kami terpilih, reklamasi kota ini cukup ini saja, tidak boleh ada tambahan reklamasi. Di mana-mana, kalau ada reklamasi, harus ada penggantian dari penghasilan orang-orang yang ada di sekitar situ. Para petani kerang tidak ada pekerjaan (lagi). Akhirnya ini menjadi masalah sosial, muncul masalah sosial baru di area reklamasi. Muncul kemiskinan, muncul begal dan sebagainya,” kata Appi mengawali jawabannya.

Karena itu, bila terpilih nanti Appi akan menghentikan aktivitas reklamasi tersebut. “Sehingga reklamasi harus menjadi perhatian penting yang tidak boleh ditawar, harus segera dihentikan. Saya lebih ingin menyatakan kepada kita semua, lebih bagus kita mendorong perkembangan kota ke arah pinggir-pinggir kota, untuk menyebarkan kepadatan penduduk, bukan cara reklamasi seperti sekarang ini,” tegas Appi.

Danny-Indira diberi kesempatan menanggapi jawaban dari Appi. Indira lebih dahulu menanggapi.

“Ini memang pertanyaan yang kami tunggu-tunggu dan sangat menantang untuk kami. Yang paling penting diketahui adalah, bahwa ada undang-undang 23 yang mengatur, bahwa reklamasi ini sudah diatur, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Indira yang kemudian dilanjutkan Danny.

“Jadi wali kota tidak bisa melarang, jadi kalau beliau melarang, itu melanggar undang-undang. Kalau mau jadi wali kota, harus tahu undang-undang,” ujar Danny yang disambut riuh pendukungnya.

“Dan soal reklamasi, perlu kita ketahui, ada namanya reklamasi mitigasi, ada namanya reklamasi adaptasi. Sekarang pesisir air laut naik, tidak ada jalan keluar kecuali reklamasi berdasarkan undang-undang. Jadi kita harus tahu, bahwa reklamasi itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Bayangkan kalau ada wali kota melarang undang-undang, bagaimana bisa. Tidak boleh kita melanggar undang-undang,” kata Danny melanjutkan.

Pertanyaan kedua moderator untuk Appi-Cicu. Kali ini, moderator meminta jawaban, apa saja solusi yang akan dilakukan menyikapi keberadaan sampah di Kota Makassar.

Appi menjawab, soal sampah ini, pihaknya meyiapkan program pengelolaan sampah dengan konsep Waste to Energy. Ia berkomitmen untuk menuntaskan persoalan sampah yang ada di Kota Makassar.

“Terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan, dengan Waste to Energy. Ini harus kita laksanakan dan mengedukasi seluruh warga masyarakat untuk menjadikan sampah bukan musuh, tapi sampah akan memberikan income. Di Makassar ini ada yang namanya bank sampah. Bank sampah ini mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan sampah,” jelas Appi.

Menanggapi jawaban Appi, Danny menyebut justru Kota Makassar di bawah kepemimpinannya, sudah sejak lama menerapkan sistem Waste to Energy.

“Waste to Energy itu, itu pionirnya Makassar di Indonesia. Anda baru bicara, kita sudah kerja, Lihat itu Perpres. Di Perpres itu, di Makassar itu ujung tombaknya Waste to Energy, terlambat,” kata Danny.

“Bank sampah itu, Makassar itu ranking pertama bank sampah di Indonesia, terlambat. Dan kalau ada yang tidak berbayar bank sampah, tunjukkan di dunia ini kalau ada bank sampah yang tidak berbayar,” sambungnya.

Terakhir, terkait kasus kriminalitas yang kerap terjadi di Kota Makassar. Appi-Cicu juga mendapat pertanyaan soal ini.

Appi mengatakan, soal begal dan sebagainya, selain tindakan kriminalitas, juga menjadi persoalan sosial yang harus segera diselesaikan. Kata Appi, kasus kriminalitas kerap muncul, sebab berkurangnya lapangan kerja di Makassar.

“Angka kriminalitas meningkat, angka kemiskinan meningkat, karena tidak ada sebuah instrumen yang mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Harusnya, pemuda di Kota Makassar diberikan ruang yang seluas-luasnya, agar seluruh improvisasi dan kreativitas yang mereka miliki, bisa tersalurkan dengan baik,” jelas Appi.

Kedua tambah dia, harus kembali ditata sistem keamanan lingkungan terpadu. Pemuda menurutnya, harus berperan aktif ikut serta menjaga keamanan lingkungan.

“Ini harus dijaga. Contoh kalau kita melihat begitu banyak CCTV yang sudah terpasang di Kota Makassar, tetapi apa yang terjadi, tidak menyelesaikan persolan kriminalitas yang ada,” demikian Appi.

Danny langsung menanggapi jawaban Appi itu. Lagi-lagi, Danny meminta, agar Appi menyampaikan sesuatu harus berdasarkan data yang ada.

“Sekarang ini kita harus main data, tidak boleh piti kana-kanai (asal ngomong). Kejahatan sekarang menurun. Dulu kejadian 256 setiap bulan, sekarang tinggal 151. Makanya harus data. Kalau tidak, semua hoaks dan hoaks. Kasihan masyarakat. (Mau) menjadi wali kota itu, tidak boleh hoaks, harus pakai data,” tegasnya.

“Kemudian yang kedua, kemiskinan meningkat. Dari data mana kemiskinan meningkat. Kemiskinan di Makassar menurun. (Itu data) BPS loh, BPS itu Badan Pusat Statistik, jangan hoaks lah. Kasih masyarakat data yang benar kalau mau jadi wali kota,” pungkas Danny.(rbc/in)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *