Bapenda Sulsel Sosialisasi Insentif Pajak Kendaraan Umum

RAKYATBERSATU.COM.- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan melalui UPT Pendapatan Wilayah Soppeng, melakukan sosialisasi insentif pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang.

Sosialiasi peraturan gubernur nomor 14 tahun 2019 tentang insentif PKB dan BBNKB angkutan umum itu berlangsung di Hotel Grand Saota Soppeng, Kamis (4/7/2019), dibuka Plt Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Bapenda Provinsi Sulsel, Hurriyah Wahab SE mewakili Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman S.Sos, M.Si.

Kegiatan diikuti seratusan peserta yang terdiri dari diler kendaraan bermotor, kepala desa/ lurah, kepala OPD, dan berbbagai elemen masyarakat lainnya. Hadir pula Kasat Lantas Polres Soppeng, IPTU Hasanang SH, Penanggung Jawab IT bank Sulselbar Abdul Majid.

Dalam sosialisasi tersebut Kepala UPT Pendapatan Wilayah Soppeng, Florenswaty Mekka, SE MM, mengatakan, insentif yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2019 tentang insentif PKB dan BBNKB angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB.

“Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak tersebut,” katanya.

Syarat yang dimaksud Florenswaty Mekka adalah kendaraan bermotor yang memiliki izin angkuan umum barang dan atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan pelat dasar warna kuning.

Dijelaskan pula, ke depan, wajib pajak yang akan mengurus perizinan di Pemerintah Provinsi Sulsel wajib melunasi pembayaran pajaknya yang diberi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang disingkat KSWP.

Ditambahkan, pajak yang dikelola Provinsi Sulsel berbeda dengan pajak yang dikelola kabupaten/ kota. Ada lima jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi yakni, pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok.

Sementara pajak yang dikelola kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam pertemuan tersebut terungkap juga, hingga Mei 2019, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 12.816.261.293. Terdiri dari PBBKB Rp 3.146.598.437, PKB sebesar Rp 4.015.262. 922, BBNKB sebesar Rp 3.057.300. 323, AP Rp 20.783.381, dan pajak rokok sebesar Rp 2.576. 316.230.

Florenswaty Mekka menambahkan, ke depan, wajib pajak yang akan mengurus perizinan di Pemprov Sulsel diharuskan melunasi pembayaran pajaknya yang diberi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang disingkat KSWP.

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Bapenda Sulsel meluncurkan sejumlah inovasi layanan unggulan seperti pelayanan SAMSAT Standart ISO 9001: 2008 menuju ISO 9001-2015, pembayaran PKB melalui Indomaret, pembayaran pajak kendaraan menggunakan mesin EDC / kartu debit, pembayaran pajak kendaraan menggunakan ATM Bank Sulselbar, pembayaran pajak kendaraan melalui mobile banking Bank Sulselbar, pelayanan Samsat Link, pelayanan Gerai Samsat, pelayanan Samsat Drive Thru, pelayanan Samsat Keliling, pelayanan Samsat Lorong.

Jenis pelayanan lainnya yang sudah dinikmati pelanggan Samsat adalah, Samsat Delivery, pelayanan Samsat Care, pelayanan Samsat Kedai, pelayanan e-Samsat dengan BPD Sulselbar, Simpanan dan Pinjaman Pajak Daerah (SiPijar), info pajak kendaraan bermotor via SMS, twitter, dan telegram, Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA), SMS Broadcast, Samsat Sipakainge’, penagihan Door To Door, penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, dan layanan website: Bapendasulsel.web.id.

Untuk memanfaatkan layanan e-Samsat dalam pembayaran PKB, kata Florenswaty Mekka, syaratnya mudah. Masyarakat memiliki tabungan di Bank Sulselbar, mendaftarkan NIK dan no handphone di Samsat, menginstal aplikasi mobile banking BPD Sulselbar, nama pemilik kendaraan bermotor sesuai KTP dan pemilik tabungan, hanya dapat melayani pembayaran pajak untuk pengesahan STNK.

“Melalui layanan e-Samsat ini, pelanggan akan memperoleh sejumlah manfaat, di antaranya, lebih mudah, murah, cepat dan dapat dilakukan di mana saja, meningkatkan dan mengembangkan akses layanan, menghilang biaya lain-lain dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan,” kata Florenswaty Mekka. (rls/rbc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *