Diduga Terima Suap Rp 6 Miliar,Zumi Zola Tersangka

RAKYATBERSATU.COM.- Gubernur Jambi Zumi Zola (ZZ) akhirnya menggunakan rompi oranye KPK. Dia diduga menerima gratifikasi Rp 6 Miliar berkaitan dengan proyek-proyek di wilayahnya.

“Tersangka ZZ, baik bersama-sama dengan tersangka ARN (Arfan/Plt Kadis PUPR Jambi) diduga menerima hadiah atau janji baik terkait proyek di Jambi, maupun dari penerimaan lainnya sebagai Gubernur Jambi, jumlahnya Rp 6 miliar,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2018).

Untuk membongkar kasus ini, KPK telah memeriksa 13 saksi yang diperiksa di Polda Jambi. “Dilakukan pemeriksaan di Polda Jambi sejak Kamis hingga hari ini sebanyak 13 saksi. Ada dari unsur pejabat pemerintah, PNS, dan swasta,” kata Basaria.

Arfan sebelumnya telah dijerat KPK terkait kasus suap di balik dugaan ‘duit ketok’ untuk memuluskan pengesahan APBD Jambi 2018. Terkait kasus baru ini, KPK pun telah melakukan penggeledahan di Jambi.

Menurut KPK, tidak mungkin Zumi Zola tidak mengetahui tentang adanya suap ‘ketuk palu’ terkait pembahasan APBD Jambi 2018.

Basaria menyebutkan bahwa saat OTT itu di situ ada anggota DPRD, ada Plt Sekda dan Plt Kadis PU yang ikut serta.

“Jadi logikanya, apakah para Plt ini sendiri punya kepentingan untuk meminta sesuatu kepada DPRD agar ketok palu itu terjadi, penetapan APBD 2018? Apapun alasannya pasti ada keikutsertaan dari kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur,” tandas Wakil Ketua KPK Basaria.

Zumi sebelumnya pernah dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus ini. Zumi mengaku tidak ada inisiatif darinya untuk memberikan suap ke DPRD Jambi agar memuluskan pembahasan APBD.

Namun pengakuan Zumi ini tidak membuat KPK percaya. Penyidik bekerja berdasarkan pembuktian, itu yang kita lakukan.

Dari kasus ini, KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin.

Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.

KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka Zumi Zola.Namun Basaria memastikan Zumi akan ditahan setelah dipanggil sebagai tersangka.

Zumi diduga bersama-sama Arfan (Plt Kadis PUPR Jambi) menerima gratifikasi berkaitan dengan proyek-proyek di wilayahnya. Jumlah gratifikasi yang diduga diterima Zumi adalah Rp 6 miliar.

Zumi dan Arfan disangkakan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B tersebut berbunyi:

Ayat 1
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ayat 2
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan keprihatinannya. “Sangat memprihatinkan dan sebagai Mendagri saya sedih dengan masih berlanjutnya adanya KDH yang harus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) hanya untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas RAPBD antara KDH dengan DPRD,” ujar Tjahjo kepada wartawan.

Tjahjo mengingatkan kepada kepala daerah supaya menjauhi area rawan korupsi. Hal itu sudah tertuang dalamrevisi PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Saya sebagai Mendagri sangat meyakini area rawan korupsi terkait perencanaan anggaran khususnya sudah dipahami oleh kepala daerah dan DPRD,” ucap Tjahjo.(rbc/int)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *