Dr H Harry Azhar Azis Berikan Kuliah Umum di Unismuh Makassar

Anggota VI BPK RI, Dr Harry Azkar Azis,MA memberikan kuliah umum dihadapan 1.118 mahasiswa baru FEB Unimuh Makassar, di Aula Al-Amin Unismuh Makassar, Senin 18 September 2017. –(ANI/HUMAS)

RAKYATBERSATU.- -Sebanyak 1.118 mahasiswa baru Fakultas Ekonomi  dan Bisnis (FEB) Unismuh Makassar mendapat pengetahuan yang sangat berharga tentang pengelolaan keuangan dari Anggota  VI Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI), Dr H Harry Azhar Azis, M.S, di Auditorium Al-Amin Kampus Unismuh Makassar, Senin 18 September 2017.

Harry Azhar Azis hadir dikampus Unismuh Makasar dalam rangka memberikan kuliah umum dihadapan 1.118 mahasiswa baru FEB Unismuh Makassar dan civitas akademika Unismuh. Dalam sesi tanya jawab dipandu Dr  Buyung salah satu dosen muda FEB Unismuh Makassar.

Hadir Wakil Rektor I  Bidang Akademik, Ir HM Rachim Nanda, MT sekaligus membuka kuliah umum, Wakil Rektor III, Dr Muhammad Tahir,  Dekan FEB Ismail Rasulong, SE,MM, Ketua Prodi Agribisnis PPs Unismuh, Prof Dr Ir Syafiuddin, Direktur Humas, Protokol dan Kerjasama, Dr H Mahmud Nuhung, Wakil Dekan III FEB Samsul Rizal, SE,MM, Wakil Dekan II FEB, Dr Agussalim dan dosen.

Sekadar diketahui, Harry Azhar Azis  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, adalah memeriksa  pengelolaan keuangan negara/daerah  pada Kementerian  Kesehatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Juga bertanggungjawab melaksanakan pemeriksaan atas  keuangan daerah dan kekayaan daerah  yang dipisahkan pada pemerintah daerah  wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dikatakan, dalam mengelola dana APBN/APBD  paling tidak harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah transparan (keterbukaan), artinya dana yang dikelola oleh pengelola anggaran apakah itu menggunakan dana APBD/APBN atau dana-dana dari pihak ketiga harus terbuka tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Kemudian dalam pengelolaan keuangan tersebut harus akuntable artinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukan  penggunaan anggaran serta anggaran yang dikelola betul-betul untuk kemakmuran rakyat. “Ketiga unsur ini harus diperhatikan bagi setiap pengelola keuangan negara,”tandasnya.

Sementara itu Dekan FEB Unismuh Makassar, Ismail Rasulong, SE,MM, mengatakan,  dengan bekal pengetahuan pengelolaan keuangan negara yang diperoleh mahasiswa  FEB Unismuh Makassar, kedepan  bisa dilibatkan dalam tugas-tugas negara, khususnya diladang-ladang pengabdian masyarakat, termasuk melakukan pendampingan pengelolaan dana desa.

“Saya berharap  akan lahir semacam MoU pelibatan mahasiswa dalam pendampingan dana desa,”ujar Dekan FEB Unismuh Makassar, Ismail Rasulong.

Dikatakan, sekarang ini kita sangat prihatin karena masih banyak aparatur desa belum  bisa mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntable, akibatnya banyak yang tersangkut masalah hukum.

Akan tetapi jika ada pendampingan dilakukan paling tidak ada sosio kontrol terharap pengelolaan keuangangan negara ditingkat desa. Sehingga aparatur desa bisa mengelola keuangan negara lebih transparan dan akuntable,”harap Ismail Rasulong.(nasrullah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *