Ketua BPH Hadiri Promosi Doktor Warek III Unismuh di UNG

 

Ketua BPH Unismuh Makassar Dr Ir HM Syaiful Saleh (ketiga kiri) foto bersama dengan Dr Muhammad Tahir di Kampus, UNG, Jumat 6 Oktober 2017.(dokumentasi)

RAKYATBERSATU.– Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Unismuh Makassar, Dr Ir HM Syaiful Saleh ikut menghadiri  promosi doktor  Wakil Rektor (Warek)  III Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Makassar, Muhammad Tahir, di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Jumat 6 Oktober 2017.

Selain ketua BPH, hadir pula Dekan FEB Unismuh, Ismail Rasulng,SE,MM, Wakil Dekan III Fisipol Dr Syamsir Rahim, Wakil Dekan III FEB, Samsul Rizal, sejumlah dosen dan keluarga besar Unismuh.

Rektor Unismuh Makassar, Dr H Abdul Rahman Rahim,SE, MM bersama seluruh civitas akademika Unismuh Makassar, mulai dari wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua prodi hingga jurusan, para ketua-ketua lembaga, direktur serta staf dan mahasiswa mengucapkan selamat dan  rasa syukur  kepada Allah SWT karena  sudah berhasil meraih gelardoktor.

“Ini berarti sumber daya dosen Unismuh yang berkualifikasi doktor (S3) sudah semakin memadai. Berharap semakin  banyak lagi dosen Unismuh yang menyusul gelar doktornya,”ujar rektor.

Muhammad Tahir dalam disertasi doktornya mengambil judul  ‘Implementasi Kebijakan  Program  NUSSP dalam Pemberdayaan  Masyarakat Miskin di Kota Makassar’.

Penelitian ini fokus pada  inpelentasi kebijakan  program  NUSSP ( Neighborhood  Upgrading  Sheller Sector  Project).

Kegiatan penelitian dilaksanakan di lima kelurahan di Makassar, yakni Kelurahan  Buloa,  Kelurahan Cambaya, Kelurahan Lette, Kelurahan Rappocini dan Kelurahan Balang Baru.

Selama dalam penyusunan disertasi doktornya, Muhammad Tahir  dibimbing  Yulianto Kadji (Promotor) , serta  Zuchri  Abdussamad dan Yanti Aneta ( Koopromotor).

Dari hasil penelitia yang ditemukan di lima kelurahan, menunjukkan  bahwa penerapan  manajemen implementasi  kebijakan program NUSSP pada tingkat pemerintahan (top-down)  telah menerapkan manajemen  kinerja berbasis  nilai good governance.

Sementara untuk pengorganisasian  pelaksana  NUSSP ditingkat  lembaga keswadayaan masyarakat (BKM)  bersifat botton-up telah menerapkan manajemen  partisipatif berbasis nilai kearifan budaya lokal dan telah menerapkan kepemimpinan kolektif dan kolaboratif.

Meskipun demikian Muhammad Tahir dalam penelitiannya menemukan  pada tataran jaringan aktor  antar-inter  organisasi pemerintah  pada tingkat SKPD dan pihak swasta  relatif belum optimal koordinasinya memainkan peran dalam pemberdayaan  masyarakat miskin pada aspek ekonomi dan sosial khususnya kurang optimalnya  dalam pemberdayaan aspek religi dan budaya lokal.(nasrullah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *