PMII Minta Hukum Ditegakkan dan Penjarakan Oknum Koruptor di Bulukumba

RAKYATBERSATU.COM.- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bulukumba bersuara lantang mendesak aparat hukum diwilayahnya untuk menegakkan hukum dan memenjarakan oknum koruptor.

Hal tersebut diungkapkan salah seoran orator PMII saat menggelar aksi demo di Halaman DPRD Bulukumba yang berada di Jalan Ujung Bulu, Selasa (2/6/2020).

Dalam orasinya, sang orator menyebut Ironi kehidupan, Si-Miskin selalu jadi “mainan”, kaum penguasa dan politisi kotor.

Pernyataan sikap yang ditandatangani Korlap Sabrun Jamil, menegaskan, “Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak, akibatnya
koruptor kaya raya.”

Di sisi lain, para politisi korup berkelebihan uang menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat dan sangat dihormati, akibatnya bisa memengaruhi kebijakan dan hukum.

Khusus di Kabupaten Bulukumba, kata sang Orator, sampai saat ini sejumlah kasus korupsi tidak satupun yang menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Dimulai dari dugaan korupsi anggaran bantuan sosial di Dinas Sosial (Dinsos), Tipikor menemukan penggelapan anggaran sebesar kurang lebih Rp1,9M yang akan digunakan membeli sembako.

Selain itu ada juga dugaan korupsi penjualan lahan taman hutan raya (Tahura) yang tidak jelas penyelesainnya padahal kasusĀ  tersebut sudah berjalan dua tahun, demikian juga beberapa kasus baru dugaan korupsi lainnya.

“Untuk itu kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) menduga telah terjadi permainan yang dilakukan oleh berbagai pihak agar kasus-kasus tersebut dihilangkan. Kami menilai Polres Bulukumba tidak serius dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten Bulukumba, ” tandasnya.

Dari fakta yang ada PMMI Bulukumba menyatakan sikap “Tegakan hukum, Penjarakan Oknum Koruptor.”

Sementara itu salah seorang anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Gerindra yang berhasil ditemui di kediamannya, Selasa (2/6/2020) membenarkan adanya dugaan permainan dalam penyaluran Sembako. Karena dalam laporan ke DPRD harusnya setiap penerima berhak 3Kg beras namun hasil ricek cuma 3 liter beras.

Berbicara soal penanganan kasus korupsi di Bulukumba, anggota DPRD ini berpandangan sama dengan adik-adik mahasiswa. “Secara pribadi saya skeptis. Olehnya kasus mangkraknya sejumlah jembatan kami akan pansuskan, “tandasnya.(kin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *