BKKBN Sulsel Raih Akreditasi A Lalitbang

RAKYATBERSATU.COM.-Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan meraih akreditasi A Bidang Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) yang ditandai dengan penyerahan sertifikat oleh Kepala BKKBN RI Dr.(HC) dr.Hasto Wardoyo kepada Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Dra.Hj.Andi Rittamariani, M.Pd, Senin (1/3/2021)., disaksikan Pelakasana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman, MT. Sebelumnya BKKBN Sulsel meraih akreditasi B.

Sementara guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sinergitas program Pembangunan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan kelembagaan, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan menggaet kerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM),  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, dan Perkumpulan  Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan untuk sinergitas program kependudukan dan KB dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara guna penyebarluasan informasi Program  Bangga Kencana, BKKBN Sulsel juga menjalin kerja sama dengan RRI Stasion Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.

Penandatangan “memorandum of understanding” (MoU) – nota kesepahaman – itu berlangsung setelah Kepala BKKBN Pusat Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo meresmikan tuntasnya renovasi tahap I Kantor BKKBN Sulsel yang ditandai dengan pengguntingan pita, disaksikan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Dra,Hj Andi Rittamariani, M.Pd. dan jajarannya, Senin (1/3/2021).

Di aula kantor yang baru direnovasi itu, juga bergabung Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman MT, tempat acara penandatanganan MoU dengan para pihak yang dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BKKBN Sulsel yang dibuka Kepala BKKBN Pusat, Rakerda dan Rakornis ini diikuti peserta dari jajaran BKKBN Sulsel, sejumlah lembaga mitra BKKBN, peserta perwakilan kabupaten/kota (yang mengikuti kegiatan secara virtual), PKK, Aisyiah, Dinas Kesehatan, Penyuluh Lapangan KB di Sulsel dan lain-lain.

Andi Rittamariani mengatakan, rakerda dimaksudkan untuk memperkuat komitmen peran pemerintah daerah dalam meningkatkan akses kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana. Rakerda ini diharapkan menghasilkan rumusan strategis untuk program Bangga Kencana.

Andi Rittamariani melaporkan, jumlah kelahiran hingga akhir tahun 2020 di Sulsel mencapai 2,78 anak per wanita usia subur (WUS), sementara target nasional 2,45. Pasangan usia subur (PUS) yang tidak menginginkan anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi (alkon) sebesar 18,9% dari target rencana strategis tahun 2020 sebesar 8,86%.

Pada Desember 2020, peserta KB baru berada pada angka 77,5% dari target sebesar 104%. Peserta KB aktif dan merupakan data paling “up to date” dari kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh per bulan 71,9%.

Di Sulsel, kata Andi Rittamariani, Bina Keluarga Balita (BKB) terdapat 3.343 kelompok, wadah Bina Keluarga Remaja 2.814 kelompok yang diberi informasi berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait dengan remaja. Bina Keluarga Lansian (BKL) 2.785 kelompok, dan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja 1.390 kelompok yang terdiri atas jalur masyarakat dan jalur pendidikan (sekolah).

“Usaha Peningkatan Pendapatan dan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mencakup 2.545 kelompok,” kata Andi Rittamariani.

Menurut Rittamariani, kabupaten/kota harus melakukan “good redesign” pembangunan kependudukan. Dari 24 kabupaten/kota, masih terdapat  kabupaten/kota yang belum menyusun program ini, yakni Tana Toraja, Kota Palopo, dan Bantaeng. Namun Pemerintah Kota Palopo sudah mengundang untuk dilaksanakan bimbingan teknis (bintek).

Hingga tahun 2020 di Sulsel kini terdapat 644 kampung KB. Terkait dengan pendataan keluarga mulai 1 April hingga 31 Mei 2021 dengan 51 indikator. Pendataan keluarga ini akan menghasilkan data makro yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program Bangga Kencana maupun program-program lain.

Dari aspek ketenagaan, Sulsel rasionya adalah 1:2, satu orang tenaga Penyuluh Lapangan KB (PLKB) membina dua desa. Namun di Kabupaten Maros rasionya 1:1.

Rittamariani juga melaporkan, renovasi gedung kantor BKKBN memperoleh anggaran tahap I Rp 10 miliar.

“Insha Allah akan dilanjutkan dengan tahap II, sehingga kantor BKKBN tidak akan menjadi langganan banjir lagi,” sebut Rittamariani.

Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan, pe;laksanaan rakerda ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi nasional (rakornas) Bangga Kenca yang berlangsung di Istana Meedeka Jakarta. Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu menegaskan, kita harus bergotong royong dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Dalam menyosialisasikan program Bangga Kencana, BKKBN mengedepankan pembangunan keluarga. Negara kita sudah berhasil mengendalikan penduduk dari segi kuantitas. “Total fertility rate” (TFR) yang dulu 5,6 sekarang sudah mencapai 2,4.

Berbicara mengenai “stunting”, Hasto Wardoyo menyebutkan  indikatornya antara lain pendek dan pada usia 45 tahun ke atas mudah terkena penyakit kencing manis, kardiovaskuler, tekanan darah tinggi, dan sebagainya, Tetapi orang pendek, belum tentu “stunting”, tetapi orang “stunting” pasti pendek.

Pada tahun 2021,kata Hasto Wardoyo, BKKBN akan melaksanakan pendataan keluarga dengan 53 variabel yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dan jajarannya. Dari data itu juga akan diinventarisasi juga keluarga yang rawan “stunting, sehingga manfaat pendataan keluarga ini besar sekali,

Menurut Kepala BKKBN Pusat, angka “stunting” sekarang ini, 7,6%. Itu berarti setiap 100 penduduk ada 27,6% yang “stunting”. Di Sulsel sekitar 24%. Presiden mengharapkan dapat diturunkan hingga 12% pada tahun 2024. Tingkat penurunan secara nasional tiap tahun sekitar 2,6 dan 2,7%. Sekarang rata-rata baru turun 0,3%.  Sulsel dari 24% bisa mencapai 14%.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman, MT mengatakan, di Sulsel daerah tertinggi penderita “stunting” terdapat di Bone dan Enrekang. Di Bone dari 10 kelahiran  terdapat 3 orang “stunting”. Berkaitan dengan program penanganan”stunting” ini, sebanyak 51 desa dipilih dengan menggelontorkan dana Rp 10 miliar. Yang ditargetkan adalah yang tertinggi 1 dan 2.

Anggaran tersebut dimasukkan ke Kesehatan 80% dan 20% Sosial. Ternyata Sosial tidak mampu, padahal sudah aparatur sipil negara (ASN) senior.

“Tenryata semuanya dikelola oleh Kesehatan karena “stunting” ini rumusnya susah, tidak semua orang paham, kemudian dilantik 85 tenaga pendamping. Kita turun sampai ke desa dan dikeluarkan instruksi ada pendampingan dana desa,” kata Andi Sudirman. (MDA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *