Larangan Mudik Berlaku 24 April dan Penerapan Sanksi Efektif 7 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, selaku Menteri Perhubungan Ad Interimsaat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (21/4). (Foto: Humas/Ibrahim)

RAKYATBERSATU.COM.– Dalam rangka memutus rantai penularan virus corona baru (COVID-19), Presiden Joko Widodo kembali mengambil kebijakan tegas yakni melarang seluruh masyarakat untuk pulang kampung atau mudik pada Lebaran 2020.

Larangan mudik lebaran tersebut mulai berlaku terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020, dan untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020.

”Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap. Kalau bahasa keren militernya saya sebut bertahap, bertingkat dan berlanjut. Saya ulangi ya, bertahap bertingkat dan berlanjut. Jadi kita tidak ujug-ujug bikin begini karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, selaku Menteri Perhubungan Ad Interim saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (21/4).

Kebijakan larangan mudik tersebut diambil dengan pertimbangan situasi dan kondisi berdasarkan hasil 3 kali survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

”Kami lakukan itu 3 kali survei yang terakhir adalah tanggal 13 dan tanggal 15 April, masih ada didapat kira-kira hampir 20% warga yang bersikeras untuk melaksanakan mudik meskipun sudah ada imbauan sebelumnya dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik. Jadi kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak menganjurkan mudik, namun dari hasil survei itu masih 24% yang ingin mudik,” ungkap Luhut.

Atas dasar itu dalam Ratas tentang pembahasan antisipasi mudik melalui video conference pada Selasa, tanggal 21 April 2020, Menko Marves menegaskan bahwa Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idulfitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan juga wilayah yang masuk zona merah virus Korona.

”Jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa ngatur di sana.,” kata Luhut.

Larangan mudik ini, menurut Luhut, nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan/ke wilayah khususnya Jabodetabek, namun logistik masih dibenarkan.

Luhut menegaskan bahwa KRL juga tidak akan ditutup dan cleaning service, rumah sakit dan sebagainya karena banyak dari hasil temuan Kemenhub yang naik KRL Bogor-Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *