Menkes Setujui PSBB, Warga Makassar Diminta Tidak Panik

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (ist)

RAKYATBERSATU.COM.– Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Makassar yang di usulkan oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Makassar, Iqbal Suhaeb.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/257/2020, yang ditandatangani Terawan pada 16 April itu dibenarkan Dirjen P2P Kemenkes, Achmad Yurianto yang juga juru bicara pemerintah Covid-19.

Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang dihubungi awak media juga membenarkan jika usulan PSBB kota Makassar sudah disetujui oleh Kemenkes dan surat keputusan tersebut telah diterima Pemprov Sulsel.

Juru bicara Satgas Covid-19 Kota Makassar, Ismail Hajiali berharap warga Makassar tidak panik atas disetujuinya PSBB di kota Makassar, kemudian melakukan hal-hal yang bisa meresahkan warga yang lain.

“jangan ki panik, jangan ki langsung yang melakukan hal-hal yang bisa meresahkan masyarakat yang lain, tetap di rumah, pakai masker kalau beraktivitas dan jangan lupa cuci tangan,” kata Ismail.

Tidak hanya itu, Ismail juga menghimbau warga kota Makassar tidak melakukan aksi memborong kebutuhan pokok selama PSBB diberlakukan. ” Biasa saja janganki panik. Karena pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok,” tandasnya.

 

PSBB ini diusulkan langsung Penjabat Walikota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 kota Makassar Iqbal Suhaeb yang didasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya jumlah kasus covid-19 di kota Makassar yang sudah tersebar di 14 dari 15 kecamatan di kota Makassar yang terus meningkat.

Hingga tanggal 13 April 2020 jumlah kasus covid-19 di kota Makassar sudah mencapai 105 kasus positif, jumlah ini diperikaran akan terus bertambah mengingat masih banyaknya warga yang tidak memedulikan imbauan pemerintah untuk stay di rumah saja.

“Jika tidak segera di terapkan PSBB di khawatirkan jumlah orang yang terpapar virus korona akan terus bertambah,” kata Iqbal.

Dalam surat keputusan tersebut, Terawan menetapkan PSBB di wilayah Kota Makassar dalam percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah Kota Makassar wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten untuk mendorong dan menyosialisasikan pola hidup sehat bersih dan sehat kepada masyarakat di wilayahnya.

“PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran,” kata Terawan

Implementasi kebijakan PSBB di wilayah Kota Makassar ini menyusul kebijakan serupa yang sudah diterapkan di DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kota Depok, Jawa Barat, serta Kota dan Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Banten dan Kota Pekanbaru.

Sebelumnya, Pemerintah kota Makassar pun telah mengajukan program PSBB ke Pemerintah Pusat beberapa hari lalu. Kasus Covid-19 di Makassar terus bertambah meski pembatasan sosial berskala kecil telah dilakukan

“Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi diktum keempat surat keputusan Menkes yang ditetapkan pada 16 April 2020 tersebut.

Berdasarkab Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 mekanisme penerapan PSBB itu bisa diajukan oleh kepala daerah, baik di level gubernur, bupati, maupun wali kota.

Setelah itu, usulan tersebut harus mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga bisa berasal dari permintaan tim gugus tugas. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *