2019 Pemilu Serentak

kotakMahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu yang dikomandani Effendi Gazali.

“Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2014.

Effendi Gazali dan kawan kawan (dkk) menguji sejumlah pasal dalam UU Pilpres terkait penyelenggaran pemilu dua kali yaitu pemilu legislatif dan pilpres.

Pemohon menganggap Pemilu legislatif dan Pilpres yang dilakukan terpisah itu tidak efisien (boros) yang berakibat merugikan hak konstitusional pemilih.

Effendi mengusulkan agar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak dalam satu paket dengan menerapkan sistem presidential cocktail dan political efficasy (kecerdasan berpolitik).

Presidential Coattail, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya, tetapi jika political efficasy, pemilih bisa memilih anggota legislatif dan memilih presiden yang diusung partai lain.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak, direpresentasikan Effendi Gazali sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK), mempertanyakan putusan MK tersebut.

Fajroel Rachman, anggota Koalisi, mengatakan bahwa hak konstitusional warga negara tidak bisa dikalahkan oleh hal-hal yang bersifat teknis sehingga pelaksanaan Pemilu serentak mulai 2019.

“Kalau yang prosedural atau teknis saja bisa menghambat hak konstitusional menurut aku bisa menjadi tidak elok. Masa kita harus menunda untuk Pemilu 2019 untuk sesuatu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Mestinya tidak boleh yang konstitusional dikalahkan oleh yang prosedural atau yang teknik,” ujar Fajroel usai sidang putusan di MK, Jakarta,.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu serentak.  Menurut Taufik, keputusan MK cukup bijak dan merupakan keputusan yang bersifat kenegarawanan.

“MK sudah memberikan keputusan yang bijak dengan kenegarawanannya. Dan dengan dilaksanakannya untuk 2019 itu keputusan yang moderat,” kata Taufik yang juga Sekjen PAN tersebut.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK),  yang mengabulkan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) namun penerapannya dilakukan mulai Pemilu 2019 mendatang.

“Saya sangat mengapresiasi putusan MK terkait pelaksaan Pileg dan Pilpres serentak pada tahun 2019,” ujar Paloh dalam siaran persnya

Paloh bahkan menyebut putusan MK yang dibacakan sore tadi itu sebagai sebuah keputusan yang tepat, arif, dan bijaksana.

“NasDem menyambut baik langkah MK ini. Putusan ini saya katakan sebagai putusan yang tepat, arif, dan bijaksana,” paparnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, secara pribadi mengaku setuju Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden serentak pada Pemilu 2019 nanti.

Usai sosialisasi Peraturan KPU No 23 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2014), Arief mencontohkan keuntungan pemilu serentak salah satunya soal sosialisasi.

“Kalau sudah ada desain seperti ini, pemilu ada penghematan biaya. Karena KPU hanya sekali menyosialisasikan saja dalam satu waktu (pemilu legislatif dan pemilu presiden),” terang Arief. Ia menambahkan bakal lebih bagus juga jika pemilu lokal demikian.

Selama ini, terang Arief, Indonesia mengalami pelaksanaan pemilu hampir tiap tahun. Banyaknya pemilu daerah yang berlangsung tanpa siklus yang pasti, kerap kali menimbulkan konflik. Belakangan, hal tersebut berdampak pada keutuhan sosial.(yd/bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *