APBD-P Parepare Tembus Rp834 Miliar

Sekda Kota Parepare Drs. H. A. Mappangara (kanan) menyerahkan Rancangan APBD-P tahun 2015 diterima oleh Plt Ketua DPRD Parepare Jhon Pananangan dalam rapat paripurna Senin lalu di gedung DPRD Parepare.
Sekda Kota Parepare Drs. H. A. Mappangara (kanan) menyerahkan Rancangan APBD-P tahun 2015 diterima oleh Plt Ketua DPRD Parepare Jhon Pananangan dalam rapat paripurna Senin lalu di gedung DPRD Parepare.

PAREPARE, RBC – Mewakili Walikota Parepare, Sekertaris Daerah Kota Parepare Drs. A. Mustafa Mappangara menyerahkan Rancangan APBD-P dari pemerintah kepada DPRD Parepare dalam sidang paripurna DPRD Parepare yang berlangsung Senin 07 September 2015 di gedung DPRD Kota Parepare.

Rapat tersebut dipimpin Jhon Pananangan, didampingi Rahmat Syamsu Alam dan Andi Firdaus Djollong. Tercatat hadir 18 anggota DPRD dan sejumlah pimpinan SKPD dalam lingkup Pemkot Parepare.

Dalam Rancangan APBD-P ini, Pemkot Parepare memproyeksi ABPD-P tahun 2015 bisa menembus angka Rp834 miliar lebih. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp104 miliar lebih dari APBD murni tahun 2015 yang angkanya Rp730 miliar lebih.

Walikota Parepare dalam sambutannya diwakili Sekda Kota Parepare Drs. A. Mustafa Mappangara antara lain memaparkan,  rancangan APBD-P mengalami kenaikan dari APBD Pokok antara lain disebabkan PAD Kota Parepare meningkat Rp2,9 miliar. Selain itu, dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat melalui pos Dana Anggaran Khusus (DAK) sebesar Rp101 miliar lebih.

Berkas RAPBD-P tersebut diserahkan oleh Sekda diterima Plt Ketua DPRD Kota Parepare Jhon Pananangan, disambut tepuk tangan para hadirin.

Wakil Ketua DPRD Rahmat Syamsu Alam mengingatkan seluruh Unit Kerja dan TIM TAPD,  agar dalam menyusun Draf KUA-PPAS sebaiknya disamakan  dengan RAPBD-P sehingga tidak menyulitkan dalam pembahasan, baik di tingkat  Badan Anggaran  maupun di Rapat-rapat Komisi.

Andi Fudail legislator dari partai PKB juga mengingatkan agar seluruh SKPD mengetahui persis program yang dibuat. “Jangan ada satuan kerja yang memaksakan programnya untuk disetujui padahal program tersebut tidak lebih penting dari program lainnya,” katanya. “Saya juga ingatkan bahwa di dalam rapat dengar pendapat, pimpinan unit kerja harus hadir. Tidak boleh diwakili oleh stafnya. Ini dimaksudkan agar kami dapat melakukan pemantauan; apakah program yang dibuat benar-benar sudah pro rakyat atau hanya pro pada kepentingan lain,” tambahnya.

Peringatan Fudail ini sejalan dengan instruksi Walikota yang dia kirimkan kepada Sekda di tengah tengah jalannya rapat paripurna. “Ini sms walikota. Beliau menginstruksikan  agar dalam rapat pembahasan anggaran masing-masing unit kerja, pimpinan unit kerja tidak boleh diwakili,“ kata Sekda mengutip pesan walikota melalui sms.

Plt Ketua DPRD Jhon Pananangan mengatakan, tahap berikutnya akan dilakukan pembahasan di tingkat Banggar. “Saya berharap semua unit kerja  tetap konsisten dan menjalin kerja sama yang baik, agar draf KUA PPAS ini bisa kita selesaikan sesuai jadwal yang kita tentukan bersama sehingga memenuhi harapan kita semua. (rah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *