Bank dan Perusahaan Asuransi Diduga Mempraktikkan Bisnis Kartel

kartelMAKASSAR, RBC – Diskusi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar melibatkan sejumlah perbankan terungkap setidaknya terdapat 13 bank diduga melakukan kartel. KPPU menduga ada 13 bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diduga kuat terlibat melakukan kartel suku bunga bank.

Ke-13 bank yang dimaksudkan, di antaranya, Bank Permata menggandeng secara single partner atau langsung mengikutkan, Bank International Indonesia (BII) bekerja sama Prudential. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku persaingan tidak sehat dalam dunia perbankan sulit dihindari.

 “Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sejumlah bank mencekik berujung pada nasabah yang dirugikan dengan kisaran suku bunga berada pada double digit di atas 10%. Padahal, jika mengacu pada Bank Indonesia (BI) rate suku bunga yang ditetapkan kisaran 7,5%,” ujar Syarkawi Rauf, Komisioner KPPU saat menjadi pembicara pada Forum Diskusi KPPU bertema Kebijakan Suku Bunga Kredit Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 di Hotel Santika Makassar. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi secara menyeluruh di Indonesia.

Bahkan KPPU telah mengumpulkan sejumlah bukti terhadap aktivititas 13 bank yang diduga terlibat kartel suku bunga dengan menetapkan suku bunga mulai 12,25% hingga 20%. “Terdapat permasalahan dalam penetapan suku bunga kredit. Dimana beberapa faktor seperti transparansi struktur biaya, premi resiko, serta ekspektasi inflasi juga diduga berperan dalam tingginya suku bunga kredit perbankan. Tak hanya itu, bank beralasan tingginya suku bunga kredit bank mengakibatkan biaya dana atau cost of fund yang harus dibayar sektor riil relatif mahal, over head cost atau biaya operasional, cost of fund atau biaya pendanaan dan margin atau keuntungan yang semuanya harus diperhitungkan,” katanya.

Namun, kata dia, hal tersebut tidak begitu saja diterima. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara KPPU banyak bank ditemukan menetapkan nilai SBKD sebesar 10%, namun ketika dicek nilai premi resikonya berada di kisaran 20%. Kondisi inilah yang menjadi fokus perhatian KPPU. Kebanyakan bank tidak menjelaskan ke nasabahnya terkait pembebanan biaya premi resiko ke nasabah. “Saat ini kami sedang menyelidiki 13 bank yang diduga melakukan kartel dengan menetapkan premi resiko begitu tinggi. Sehingga berdampak pada tingginya penetapan suku bunga dasar kredit.

 Padahal, jika premi resiko yang menjadi salah satu faktor tinggi SBDK bisa ditekan, maka dapat menekan pula bunga kredit yang dilimpahkan ke nasabah,” ujarnya.

Syarkawi Rauf menguraikan, 13 bank tersebut diduga bekerja sama dengan sejumlah asuransi untuk mengikutkan nasabahnya baik secara single partner maupun sekadar menyarankan nasabah untuk mengasuransikan kreditnya ke salah satu asuransi. “Bank tersebut sedang dalam penyelidikan, jika terbukti melakukan pelanggaran seperti ekslusif billing hingga penetapan bank assurance secara privat, maka kami tidak segan-segan mendorong OJK untuk segera menjatuhkan sanksi denda ke bank tersebut sebesar Rp25 miliar.

Jika sanksi efektif diterapkan, dipastikan harapan KPPU agar SBDK berada dikisaran 10 persen dapat terwujud,” ungkapnya. Dia memaparkan, dorongan ke OJK untuk menetapkan sanksi. Sampai saat ini, KPPU tidak memiliki kewenangan penuh melakukan penyitaan maupun penahanan jika ditemukan pelanggaran karena semua di OJK. Saat ini, posisi KPPU sekadar melakukan koordinasi antar bank dan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) maupun OJK melaporkan setiap adanya temuan. Sementara itu, Direktur Pengawasan OJK Ari Lajiji memaparkan, persaingan tidak sehat antar bank khususnya pada penetapan suku bunga sulit dihindarkan.

Itu terjadi, karena bank dituntut untuk menggaet nasabah khususnya di sektor pembiayaan yang memang menciptakan potensi pasar cukup besar. “Persaingan tidak sehat ini sudah lama terjadi, tidak saja di suku bunga kredit saja. Tapi, sudah menjalar pula pada persoalan menjiplak program pembiayaan dikarenakan petugas kredit yang dipekerjakan di satu bank dapat dengan mudah berpindah ke bank yang menjadi kompetisinya,” paparnya. Ketatnya persaingan suku bunga kredit diakui Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha. Dia menegaskan, sesama BPR saja di Makassar telah terjadi saling persaingan suku bunga kredit yang tidak sehat dengan menetapkan suku bunga berkisar 11%.

 “Kami melakukan hal tersebut didasari atas pertimbangan cost of fund, over head cost dan perhitungan keuntungan, termasuk penetapan premi resiko yang tentunya tidak bisa dihindari,”tegasnya. Kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (cartel) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. (uka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *