Banyak Anggota DPR Ingin KPK Bubar

Ayo ! Selamatkan KPK (ist)
Ayo ! Selamatkan KPK (ist)

Jakarta (rakyatbersatu.com) – Upaya sejumlah anggota DPR RI merevisi Undang Undang KPK semakin gencar. Ada 45 anggota DPR dari 6 Fraksi mendukung penuh revisi ini. Menariknya, Fraksi PDIP dan Fraksi Nasdem mendominasi dukungan revisi tersebut.

Dalam daftar pengusul revisi terdapat 15 anggota Fraksi PDIP, 11 Fraksi Nasdem, 9 Fraksi Golgar, 5 Fraksi PPP, 3 Fraksi Hanura dan 2 orang Fraksi PKB,

Dalam rancangan revisi UU ini, sejumlah kewenangan KPK diutak-atik. Mulai dari kewenangan penuntutan, penyadapan, hingga mengangkat penyidik. KPK pun akan dibubarkan setelah 12 tahun.

Gencarnya upaya merevisi UU KPK ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Upaya tersebut adalah cara legal untuk memandulkan KPK. Dan tentu ini adalah kabar gembira bagi para koruptor.

Yang lebih mengejutkan lagi, tersiar kabar bahwa DPR RI sedang merancang undang-undang yang intinya dapat mengampuni para koruptor, jika hasil garapannya semuanya dikembalikan ke negara melalui otoritas keuangan dan otoritas fiskal.

Kata anggota Baleg dari PDIP Hendrawan Supratikno seperti dilansir detik.com, bahwa RUU yang dimaksud adalah RUU Pengampunan Nasional. RUU ini sementara diproses di Baleg untuk dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019.

Menurut Hendrawan, RUU tersebut tak memandang dari mana asal-usul kejahatan uang tersebut. Namun demikian yang menjadi tujuan utama adalah agar uang tersebut bisa kembali ke negara.

“Ini upaya meniadakan tuntutan pidananya. Sekarang kita mau bersikukuh menjadi malaikat atau menerima uang itu? Kalau kita bersikukuh menjadi malaikat, negara lain bertepuk tangan, nanti luar negeri mempersilakan setan-setan datang ke Singapura untuk menyimpang uangnya,” kata Hendrawan.

Bila nanti uang dari luar negeri bisa didapatkan, maka itu bisa mengurangi desakan untuk berhutang luar negeri. Pengampunan pajak seperti ini harus dilakukan agar para koruptor mau mengembalikan uangnya ke negara. Bila tidak diampuni, mereka tak akan mau mengembalikan uangnya.

Apa yang dikemukakan Hendrawan ini, sangat mengejutkan masyarakat. Karena RUU tersebut, sepertinya menghapus kasus pidana si koruptor.

“RUU ini sangat berbahaya. Para koruptor bisa sangat bergembira dengan hasil jarahannya tanpa tuntutan pidana korupsi. Dan ini akan membuka kesempatan bagi koruptor baru untuk ikut beraksi, toh hukuman pidananya tidak ada. Uang dikembalikan mereka bebas. RUU ini sangat berbahaya, ” kata Yahya Mustafa, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Rabu (7/10/2015)

Menurut Yahya Mustafa, tidak ada cara lain untuk tidak menghukum berat para pelaku koruptor di Indonesia. ” Saya melihat, saat ini KPK berusaha dilemahkan dalam semua sisi. Jika revisi disetujui, kemudian didukung UU pengampunan nasional maka habislah KPK, “tandas Dosen Sosiologi Politik Universitas Sawerigading Makassar ini.

Kekhwatiran juga datang dari peneliti ICW Lola Ester. Dia menyebut revis UU KPK bisa menjadi akhir keberadaan KPK di repulik ini. “Dari substansinya kita khawatir kalau sampai disahkan, bisa jadi kiamat buat pemberantasan korupsi karena kan salah satu isi revisi UU KPK itu menyebut sejak UU disahkan 12 tahun kemudian KPK bubar permanen. Jadi kalau bisa jangan dibahas apalagi disahkan,” ujar peneliti ICW Lola Ester seperti dilansir detik.com. (yd/bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *