Bupati Takalar Beri Bantuan Hukum Gratis Bagi Anggota Korpri

Bupat Takalar DR H Burhanuddin ,SE,M.Si saat memberi arahan pada acara peresmian masuk kantor LKBH Korpri Takalar, (ist)
Bupat Takalar DR H Burhanuddin ,SE,M.Si saat memberi arahan pada acara peresmian masuk kantor LKBH Korpri Takalar, (ist)

Takalar (rakyatbersatu.com) – Maraknya pegawai negeri yang tersandung masalah hukum disejumlah daerah termasuk di Takalar sedikit berpengaruh terhadap kinerja PNS. Hal ini mendorong Bupati Takalar DR.H.Burhanuddin Baharuddin, SE,M.Si membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Kabupaten Takalar.

Bupati Takalar, DR Buhanuddin Baharuddin, SE, M.Si yang akrap disapa Haji Bur menjelaskan  LKBH ini dibentuk untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pegawai dan kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat negara. Demikian diungkapkannya pada saat menghadiri pengguntingan pita tanda masuknya LKBH Korpri Takalar di Kantor Barunya di Jl. Kemakmuran No.42 Takalar, Rabu (7/1/2016)
“ Jangan takut dengan persoalan hukum sepanjang pegawai menjalankannya sesuai tupoksi yang ada, namun jika itupun masih tersandung masala hukum maka ada LKBH yang membantu mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum secara gratis karena dananya kita sudah anggarkan dalam APBD pokok 2016,” ungkap Haji Bur.
Walaupun demikian Bupati Takalar berharap tidak ada pegawai dilingkup Pemerintah Takalar dibawah kepemimpinannya tersandung masalah hukum sehingga tugas LKBH tidak perlu repot cukup memberi kanjian hukum kepada pemerintah sehingga visi dan misi Takalar dapat terwujud, pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris Korpri Takalar yang juga sebagai Direktur Utama LKBH Korpri Ridwan S Buana, SH, M.Si menjelaskan, sesuai arahan bupati Takalar  dan merujuk kepada KEPRES RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI dan di tindaklanjuti oleh Undang-undang  ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 126 .
Didalam aturan tersebut mengamanatkan bahwa fungsi KORPRI memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN RI terhadap dugaan pelanggaran sistem  dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Maka dari itu perlu dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI dimana tugas dan fungsi adalah memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap anggota KORPRI yang menghadapi persoalan hukum baik itu pidana, perdata maupun tata usaha negara sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara.
Ridwan S Buana SH, M.Si lebih lanjud menjelaskan, secara umum tujuan dibentuknya LKBH Korpri Kabupaten Takalar antara lain adalah peratama; Mewujudkan visi dan misi Korpri di bidang kesejahteraan dalam rangka membantu angggota Korpri untuk memperoleh perlindungan. Kedua, mewujudkan pemberian bantuan hukum yang baik kepada anggota KORPRI dan Kepala Desa untuk mengatasi permasalahan hukum berupa penyelesaian sengketa non litigasi.
Dan ketiga, tersedianya akses mudah di bidang hukum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapai oleh anggota KORPRI dan Kepala Desa, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.
Pada kesempatan itu juga Direktur Operasional Muhammad Arsyad, SH menambahkan, bahwa LKBH Takalar mempunyai tugas memberikan konsultas dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI Kabupaten Takalar dan masyarakat luas yang menghadapi masalah hukum sesuai SOP LKBH yang ada. (Amir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *