Diduga Akibat Korupsi, Konflik Pertanahan Meningkat Tajam

Ilustrasi.Demo konflik pertanahan (ist)
Ilustrasi.Demo konflik pertanahan (ist)

Konflik pertanahan di Indonesia terus terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Konflik tersebut dipicu adanya surat keputusan pejabat publik yang diduga kuat terindikasi korupsi.  Karena itu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) akan melaporkaan hal tersebut kepada KPK dan Mabes Polri.

“Terbitnya surat keputusan pejabat publik yang diwarnai dugaan kuat korupsi adalah salah satu penyebab
konflik pertanahan selama ini,” kata Sekjen KPA, Iwan Nurdini di kantor Walhi seperti yang dilansir Okezone,
Senin 10 Februari 2014..

Rekaman konflik tahun 2013 yang dilakukan KPA menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah
konflik, yaitu 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar dan melibatkan 139.874
Kepala Keluarga.

Sementara itu, penyumbang konflik terbanyak ada sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78 persen),
infrastruktur 105 konflik (28,46 persen), pertambangan 38 konflik (10,3 persen), kehutanan 31 konflik (8,4
persen), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44 persen), dan lain – lain 6 konflik (1,63 persen).

“Rata – rata hampir setiap hari terjadi satu konflik agraria di Indonesia yang melibatkan 383 KK atau sekitar
1.532 jiwa dengan luas wilayah konflik sekurang – kurangnya 3.512 Ha,” kata Iwan.

Iwan mengatakan, akibat konflik tersebut terjadi peningkatan korban di tahun 2013 sekitar 525 persen. Ada
21 orang yang tewas karena konflik agraria di tahun kemarin.

“Kami berharap dengan adanya laporan yang kami bawa  ke KPK dan Mabes Polri bisa mengurangi konflik – konflik agraria ini. Karena konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1997 dan belum ada jalan keluarnya sampai saat ini,” kata Iwan.

Kerugian negara Rp 4 Triliun
Sementara itu, Koalisi Rakyat Anti Korupsi Pertanahan (KRAKP) menduga telah terjadi korupsi di sektor pertanahan. Ada beberapa bentuk dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 4 triliun.
Bentuk-bentuk dugaan korupsi pertanahan yaitu memanipulasi ganti kerugiaan perkebunan PTPN. Kasus ini
terjadi di PTPN VII Cinta Manis. Dugaan selajutnya yaitu pemerasan dan ganti kerugian Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Lapindo.

“Pemantau Koalisi, pemerintah desa, dan BPN memungut fee dari warga bahkan ada ancaman jika mereka tidak memberikannya,” kata Iwan

Kemudian, hak guna usaha (HGU) yang tidak sesuai dengan luas kebun, dan penggunaan untuk tanah kerjasama operasional (KSO). “Dari sejumlah dugaan tersebut, kami mencatat total kerugian negaranya
mencapai Rp4 triliun,” sebut Iwan.

Dugaan korupsi tersebut akan dilaporkan  ke KPK. “Ada beberapa wilayah yang bisa menjadi titik utama
untuk melakukan penyelidikan yaitu Garut, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan
Kalimantan Barat,” ungkap Iwan.

“Rencananya besok (Selasa, 11 Februari 2014-red) kami demonstrasi ke KPK dan dilanjut ke Mabes dan
BPN. Kami berharap temuan – temuan kami bisa segera ditindaklanjuti,” kata Iwan.(okz/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *