DPR Pastikan Merevisi UU KPK

Demo selamatkan KPK di Jakarta beberapa waktu lalu (ist)
Demo selamatkan KPK di Jakarta beberapa waktu lalu (ist)

Jakarta.RBC. Masalah revisi UU KPK kembali hangat dibicarakan. Kabarnya, Presiden Joko Widodo menolak revisi undang-undang tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memastikan merevisi undang-undang antirusuah itu.

“Presiden atas nama pemerinyah dengan tegas menolak revisi UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Tidak ada yang perlu diubah atau diganti dalam UU KPK. Dan penolakan itu inisiatif Presiden Jokowi, ” kata Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. pada acara buka puasa di gedung KPK di Jakarta Selatan, Jumat 19 Juni 2015.

Ruki menyebut bila memang nantinya ada revisi, maka perlu ada pengaturan tegas soal pengangkatan penyelidik. Namun itu baru bisa dilakukan dengan menunggu singkronisasi dari KUHP dan KUHAP.

“Itu kan ada kalimat di bawahnya menunggu sinkronisasi dan harmonisasi dari KUHP dan KUHAP kalau belum ya jangan dulu, ngapain? Menunggu revisi KUHAP dan UNCAC, UU 6 tahun 2007 supaya jangan tersebar dulu di mana-mana materinya ya itu yang paling penting. Yang kedua beliau menekankan pelayanan publik, yang ketiga tentang rantai birokrasi yang terlalu panjang, izin kalau di luar negeri itu cuma satu, dua tapi di sini harus sampai 265 lembar izin apaan itu? ngurusnya juga panjang, itu urusan pemerintah daerah dan departemen, ya
makasih Alhamdulilah,” ujar Ruki.

Sementara itu Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki saat ditemui sejumlah wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan menilai bahwa revisi UU KPK justru akan memperlemah KPK.

“Sekarang yang perlu dilakukan adalah memperkuat KPK, itu lebih penting, merevisi UU KPK justru bisa memperlemah posisi KPK, “tegas Teten Masduki.

Menurut Teten, jika presiden menolak revisi maka harus ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM dengan mengeluarkannya dari Prolegnas. Dan itu artinya polemik revisi UU KPK sudah selesai.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon justru menegaskan bahwa revisi UU KPK tidak bisa dihindari karena sudah masuk dalam proglegnas. ” Tidak ada yang luar biasa jika revisi UU KPK dilakukan, karena UU KPK sekarang banyak juga kelemahannya, ” ujar Fadli Zon usai buka puasa bersama di Istana Negara, Jumat (19/6)

Menurut Fadli, salah satu hal yang patut direvisi adalah pengangkatan penyelidik independen, seharusnya mereka berasal dari kepolisian.Itu salah satu poin yang harus direvisi. Selain itu, kekalahan KPK di sidang praperadilan juga perlu disikapi dengan baik.

“Saya kira ini momen yang baik untuk melakukan revisi UU KPK, kita tentu tidak ingin KPK kalah terus, “tandas Fadli Zon.

Fadli menegaskan bahwa DPR akan melakukan diskusi dengan pemerintah terkait revisi UU KPK. Namu ia memastikan UU KPK pasti akan direvisi. ( yd/bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *