H. A. Muallim dan Keluarganya Terzalimi

Mencermati Persidangan Kasus Dana Bansos Sulsel (2)

H. Tadjuddin Rachman SH, MH
H. Tadjuddin Rachman SH, MH

Makassar.- Dalam pembelaan (pledoi) H. A. Muallim setebal 300 lebih halaman itu, Tim Kuasa Hukum yang diketuai H. Tadjuddin Rachman SH, MH, menyoroti beberapa media lokal terbitan Makassar, telah menzalimi dan merusak nama baik A. Muallim dan keluarganya, karena menuduh H. A. Muallim melakukan perbuatan korupsi bersama isterinya Hj. A Murlina.

Akibat pemberitaan tersebut isteri H. A. Muallim dan anak-anaknya bergantian dirawat di rumah sakit karena menderita malu, stres dan tidak bisa tidur. Padahal setelah kuasa hukum terdakwa mencermati pemberitaan itu, baru diketahui ternyata berita tersebut  tidak benar.  

“Setelah kami selidiki, ternyata koran-koran harian tersebut tidak akurat dalam penulisan berita dan tidak melakukan konfirmasi kepada Hj. A. Murlina sebelum berita tersebut disiarkan. Pasalnya, koran-koran tersebut menyangka Kasubag Anggaran Biro Keuangan Pemprov Sulsel yang bernama  Dra. NURLINA (Saksi dalam perkara ini), adalah isteri H. A. Muallim, karena nama kedua wanita tersebut hampir sama. Tragisnya, meski beritanya jelas-jelas salah, namun tidak satu pun harian – yang melakukan kesalahan berita ini – meralat beritanya dan minta maaf, sesuai yang diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di Indonesia,” ungkap Tadjuddin. “Atau boleh jadi berita tersebut memang sengaja dipelintir sedemikian rupa untuk tujuan membunuh karakter H. A. Muallim untuk  mencapai tujuan tertentu,” tambah Tadjuddin, seorang alumnus Fakultas Hukum Terbaik Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, ini.

Bukan hanya itu, sejak kasus ini disidangkan di PN Makassar, pemberitaan terhadap kasus Bansos Sulsel tidak pernah sepi dari pemberitaan media lokal di Makassar. “Anehnya, jika fakta persidangan menguntungkan Terdakwa maka berita yang muncul pada esok harinya tidak menjadi Head Line atau berita besar, tapi  sebaliknya jika fakta persidangan memojokkan H. A. Muallim, maka beritanya pasti dimuat di kolom ukuran besar,” tulis kuasa hukum dalam pledoinya.

Padahal selain kasus Bansos, ada kasus korupsi bernilai puluhan milyar lainnya yang terjadi di Makassar dan yang sedang ditangani KPK, namun sangat sepi dari pemberitaan dan bahkan kadang luput dari perhatian media.

Bahwa selama 35 tahun menekuni karir sebagai PNS,  H. A. Muallim terbukti bekerja dengan niat yang baik untuk mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara. Buktinya, selama ini, H. A. Muallim selalu mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk memegang berbagai jabatan penting – sebelum menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, dia beberapa kali menjabat Sekretaris Daerah di berbagai kabupaten, antara lain di Kabupaten Sinjai, Sidrap, Gowa, pernah menjadi Pelaksana Tugas Bupati Luwu Utara, jadi Asisten Setwilda Kantor Gubernur, jadi Kepala Inspektorat Sulsel, dan jabatan lainnya. Dan karena kinerjanya bagus, serta dikenal pamong yang cerdas dan berprestasi, H. A. Muallim beberapa kali memperoleh penghargaan dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi.

Itu pula sebabnya, sehingga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tetap mempertahankan H. A. Muallim menjabat Sekretaris Daerah Provinsi lebih kurang 15 tahun lamanya, sejak Syahrul menjabat Wagub Sulsel ketika Amin Syam menjabat Gubernur Sulsel, hingga Muallim berhenti sendiri karena pensiun. Bahkan lebih jauh lagi, A. Muallim sudah menjadi Sekda Gowa ketika Syahrul Yasin Limpo menjabat Bupati Gowa dua periode. Hebatnya, sejauh menjalani kariernya sebagai pamong praja, tak pernah sekali pun H. A. Muallim terlibat dalam kasus perbuatan pidana, baik pidana umum apalagi pidana khusus sejenis kasus korupsi.

Namun, sayang sekali semua kebanggaan dan prestasi serta citra yang cemerlang pada diri H. A. Muallim akhirnya sirna begitu saja, hanya karena adanya kasus Bansos Sulsel sehingga dia dipaksa harus duduk di kursi pesakitan sebagai Terdakwa, meskipun sampai pada persidangan ini, belum ada satu bukti pun yang bisa dijadikan alibi bahwa dia terlibat dalam kasus ini.

Tragisnya, kasus ini tiba-tiba saja muncul di saat-saat H. A. Muallim sedang berada di puncak kariernya dan menyandang Pangkat Eselon I, dengan jabatan tertinggi di daerah provinsi sebagai Sekretaris Daerah. (uka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *