Jangan Takut Kritik Pemerintah

ilustrasi.Demo masyarakat mengritik pemerintahan SBY.(ist)
ilustrasi.Demo masyarakat mengritik pemerintahan SBY.(ist)

Penunjukan Palmer Situmorang sebagai advokat pribadi keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah hal biasa dalam negara hukum. Sebagai seorang warga negara, SBY berhak menggunakan jasa advokat guna melindungi kepentingan hukumnya.

“Namun penunjukan Advokat di tengah merebaknya kritikan terhadap kinerja pemerintah, harus disikapi hati-hati. Jangan sampai penunjukan advokat tersebut merupakan langkah awal dilakukannya tindakan represif untuk membungkam kritikan masyarakat yang berbeda pendapat dengan pemerintah,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburokhman, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Menurut Habiburokhman, kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan menyampaikan kritik, merupakan “barang mahal” yang diraih di era reformasi, setelah sebelumnya kita hidup di bawah otoritarianisme orde baru yang antikritik.

Untuk itu, menurut Habiburokhman, ada empat hal penting yang harus dipastikan oleh SBY soal penunjukan Palmer Situmotang sebagai advokat keluarganya itu.

Pertama, menurut Habiburokhman, SBY harus menjelaskan secara detail hal apa saja yang diadvokasi oleh Palmer Situmorang. Harus dibatasi bahwa hal yang di advokasi oleh Palmer hanyalah sesuatu yang merupakan fitnah terhadap pribadi pribadi SBY dan bukan kritikan atas kinerja pemerintah.

“Di negara demokratis, kritikan atas kinerja pemerintah adalah hak absolut rakyat yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dikirminalisasi. Terhadap kritikan dari rakyat, yang bisa dilakukan SBY adalah mendengar, menindaklanjuti dan memberikan klarifikasi jika kritikan tersebut dianggap berdasarkan informasi yang salah,” kata Habiburokhman.

Kedua, lanjut Habiburokhman, Palmer Situmorang harus dibayar dengan honorarium yang wajar dan tidak boleh gratis. Hal ini penting agar SBY yang walau bagaimanapun juga adalah seorang Presiden tidak memiliki utang budi terhadap siapapun, termasuk kepada Palmer Situmorang.

“Selain itu perlu digarisbawahai bahwa SBY adalah penyelenggara negara yang tidak boleh menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang, barang maupun jasa dari pihak manapun sebagaimana diatur Pasal 12 UU Tipikor.

“Dalam kasus ini, jasa hukum Palmer Situmorang jelas merupakan sesuatu yang bisa dinilai secara materiil, karena SBY tidaklah masuk dalam kriteria sebagai orang yang dapat menerima bantuan hukum cuma-cuma,” katanya.

Hal ketiga, menurut Habiburokhman, dalam melakukan kerja-kerja advokasi, Palmer Situmorang tidak boleh menggunakan sedikitpun fasilitas kepresidenan. Yang dimaksud fasilitas kepresidenan di sini mulai dari anggaran, sampai dengan penggunaan fasilitas protokoler Presiden.

“Palmer Situmorang juga tidak boleh melakukan aktivitas advokasi seperti melakukan konferensi pers, memberikan konsultasi hukum, meperbanyak dokumen di Istana dan gedung-gedung pemerintahan lainnya,” ujarnya.

Keempat, kata Habiburokhman, Palmer Situmorang harus diperlakukan sama dengan Advokat lain oleh penegak hukum. Jangan mentang-mentang dia adalah advokat Presiden lantas diberikan akses khusus untuk berhubungan dengan pejabat tinggi di bidang hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung dan ketua Mahkamah Agung, dan lainnya.

“Kami berharap agar penunjukan Palmer Situmorang ini tidak membuat masyarakat takut untuk mengkritik pemerintah SBY yang hingga hari ini memang belum mampu mensejahterkan rakyatnya. Sebaliknya, masyarakat harus lebih banyak menyampaikan krtikan kepada pemerintah SBY dan menuntut realisasi janji-janji kampanye SBY dahulu karena masa jabatannya akan segera berakhir,” kata dia. (sumber tribunnews/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *