Jelang Sidang Putusan MK, 32.000 Anggota TNI Disiagakan

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko  beserta perwira tinggi TNI lainnya (ist)
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko beserta perwira tinggi TNI lainnya (ist)

Jakarta.- Jelang sidang Putusan MK terkait gugatan Pilpres 2014 telah disikapi secara bijak oleh jajaran TNI. Untuk menjaga situasi keamanan tetap terkendali, sebanyak 32.000 anggota TNI dikerahkan.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, puluhan ribu anggota TNI itu akan disebar diseluruh wilayah Indonesia.
Panglima TNI disela-sela pembukaan Latihan bersama dengan Global Peace Operations Initiative (GPOI) “Capstone Exercise Garuda Canti Dharma” di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Sentul, Kabupaten Bogor mengatakan pihaknya telah siap melakukan pengamanan.

“Kami sudah siapkan 32.000 prajurit TNI untuk bersiaga di beberapa titik di wilayah Indonesia yang disiapkan untuk mengamankan pasca sidang putusan MK 22 Agustus 2014, nanti,” ujarnya.

Selain itu kata Moeldoko, TNI bersama Polri akan bersinergi menjaga keamanan di daerah-daerah di Indonesia.”Tidak hanya Jakarta, Saya juga sudah instruksikan agar pemimpin TNI di tingkat daerah bisa mengamankan wilayahnya terutama di objek-objek vital,” katanya.

Dia mengatakan sah-sah saja apabila masyarakat menantikan putusan tersebut dengan berbagai cara. Namun, Jenderal bintang empat itu mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga stabilitas keamanan.

“Massa sangat antusias menghadapi situasi ini, mengikuti perkembangan dari sidang MK, itu situasi yang wajar sepanjang dilakukan dengan tertib, it’s oke, no problem. Bila massa nanti bertindak anarkis, maka kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” tukasnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya melarang pendemo mendekati Gedung MK saat hakim membacakan putusan PHPU Pemilu Presiden 2014. “Seluruh pengunjung yang tidak berkepentingan dilarang mendekat MK,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto.

Rikwanto mengatakan petugas kepolisian akan memperketat pengamanan terhadap pengunjung MK dengan memperlihatkan kartu khusus tanda masuk.
Petugas akan melarang massa yang tidak memiliki kartu khusus tanda masuk ke Gedung MK saat sidang pembacaan putusan PHPU.
Rikwanto mengungkapkan sistem lapisan pengamanan terdiri dari ring satu di ruang sidang, ring dua (pintu masuk hingga pelataran MK), ring tiga (depan Gedung MK) dan ring empat radius sekitar 400 meter Gedung MK.

Berpotensi Rusuh
Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan apa pun Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berpotensi rusuh sehingga tepat bila kepolisian mengantisipasi segala situasi.

“Pemberlakuan status siaga I di DKI Jakarta untuk mengantisipasi situasi keamanan menjelang putusan MK. Apa pun putusan MK sama-sama berpotensi menimbulkan gerakan aksi massa dari kedua belah pihak,” kata Karyono Wibowo.

Karyono mengatakan baik pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla berpotensi melakukan gerakan massa untuk menyikapi putusan MK, baik putusan menerima maupun menolak gugatan Prabowo-Hatta.

Namun, Karyono menilai potensi risiko konflik yang paling besar adalah bila MK memutuskan Pemilu Presiden 2014 harus diulang. “Hal itu akan memanaskan konstelasi politik. Potensi kerusuhan bisa lebih besar karena pasti akan timbul reaksi perlawanan dari kubu Jokowi-JK,” tuturnya. (sumber tribunnews)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *