Jokowi-JK Presiden Terpilih 2014

jkJakarta.– Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional telah rampung digelar. KPU telah mengesahkan data 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya, Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara 53,15%. Itu artinya Jokowi-JK adalah presiden terpilih pilihan rakyat Indonesia.

Rapat pleno yang dihelat di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (22/7/2014), selesai secara keseluruhan 33 provinsi pukul 17.10 WIB. Hasilnya, secara akumukatif Jokowi-JK memperoleh 70.633.576 suara (53,15 persen). Sementara itu, pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta, mendapat 62.262.844 suara (46,85 persen). Selisih perolehan keduanya yakni sebesar 8.370.732 suara.

Dari total provinsi yang ada, Jokowi-JK masih mendulang suara terbanyak di Jawa Tengah sejumlah 12.959.540 (66,65 persen). Sedangkan rivalnya, Prabowo-Hatta memperoleh suara terbesar di Jawa Barat sebanyak 14.167.381 (72,45 persen).

 KPU Jalan Terus saja

Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan tak perlu terpengaruh dengan keputusan Prabowo Subianto mundur dari proses pilpres, dan harus melanjutkan proses rekapitulasi dan penetapan pemenang Pilpres 2014.
“KPU terus saja melanjutkan proses rekapitulasi, tak boleh berhenti. Semua proses di KPU adalah konstitusional kalau dilanjutkan,” kata Saldi di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Dia menilai bila KPU terpengaruh, dan semisal menghentikan proses rekapitulasi karena keputusan Prabowo, maka justru akan dianggap aneh. “Kalau ini dibiarkan, nanti di pemilu berikutnya, kalau ada yang kalah, tiba-tiba mengundurkan diri seperti
(Prabowo) itu. Tak boleh seperti itu dibiarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saldi juga mengatakan bahwa UU Pilpres sebenarnya melarang tiap pasangan capres-cawapres untuk mundur dalam proses pilpres, setelah proses penetapan calon. Hal itu termuat dalam UU Pilpres pasal 246.”Di UU jelas itu disebutkan,” kata dia.

Di pasal itu disebutkan “setiap calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp50 Miliar dan paling banyak Rp100 Miliar.”

Lebih jauh, Saldi menilai Pemerintahan SBY tak perlu melakukan apa-apa pasca pernyataan Prabowo itu.”Tak ada peran presiden. Yang penting KPU lanjutkan saja, dilanjutkan rekapitulasi serta penetapan, dan diumumkan siapa presiden terpilih,” pungkas Saldi.

Sementara itu, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R Siti Zuhro menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bekerja secara independen dan profesional dalam melakukan proses pemilu presiden, termasuk rekapitulasi penghitungan suara pada rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta.”Saya melihat KPU sudah bekerja keras secara profesional dan tidak partisan,” kata R Siti Zuhro dalam wawancara dengan salah satu televisi swasta di Jakarta, Selasa.

Menurut Siti Zohro, sebagai pribadi warga negara Indonesia, anggota KPU memiliki pilihan politik masing-masing, tapi sudah menekankan sedemikian rupa sehingga kerja KPU tetap profesional dan independen.

Pada kesempatan tersebut, Siti Zuhro menyatakan tidak menduga jika calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, akan menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU, pada saat rapat pleno KPU sedang berlangsung.
Ia juga menilai anggota KPU tidak pernah berpikir bahwa Prabowo Subianto akan menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU.”Setelah penghitungan suara seharusnya tidak ada lagi persaingan,” katanya.

Bikin Malu Indonesia

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto mengatakan penolakan hasil rekapitulasi dari salah satu pasangan Capres-Cawapres telah mencoreng wajah bangsa Indonesia di dunia Internasional.”Terus terang dengan kejadian ini wajah indonesia dipermalukan,” ujar Sidarto, Selasa (22/7/2014).

Ketua MPR ke 13 ini menyesalkan penolakan hasil rekapitulasi pemilihan presiden dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Lanjutnya dinegara demokrasi hasil dari suatu pemilihan umum harus dihormati.”Kalua ada penyataan Capres Prabowo menolak itu saya sesalkan, selama ini proses peralihan berjalan lancar dan bagus, Indonesia mendapat pujian dari banyak negara bahwa demokrasi di sini adalah demokrasi yang perlu dicontoh,” ujar Sidarto

Sidarto mengatakan sejauh ini dirinya menilai tidak adanya kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden 2014.
“Semua berjalan seperti biasa, tidak ada masalah, semua ditampung, saya tidak melihat ada keganjilan dalam proses. Kalau pun ada satu dua masalah yang belum tertampung kan bisa adukan ke MK. Saya sesalkan kejadian persitiwa ini, saya harapkan semua kembali berjalan yang kita harapkan,” ujar Sidarto.(yd/berbagai sumber)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *