Kadipenda Sosialisasi Pajak Daerah di Lutra

Tautoto Taranggina
Tautoto Taranggina

Masamba (RakyatBersatu). Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulawesi Selatan, Drs H Tautoto, TR, MSi, melakukan sosialisasi pajak daerah di Kabupaten Luwu Utara, belum lama ini. Sosialisasi ini diikuti 80 orang yang merupakan tokoh masyarakat setempat anggota persatuan ojek.

Dalam paparannya Tautoto menjelaskan pentingnya pajak, khususnya pajak daerah, untuk menunjang pembangunan.

Landasan hukum pemungutuan pajak daerah menurut Tautoto adalah, Undang Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.

Tautoto menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terurang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak, kata Tautoto antara lain akan dimanfaaatkan untuk pendidikan gratis, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta penegakan hukum kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

“APBD yang sebagian besar dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” kata Tautoto.

Selain itu pajak juga berfunggi sebagai budgeter menjadi sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Contohnya pembangunan jalan dan jembatan, pendidikan dan kesehatan gratis.

Pajak sebagai regulatory, lanjut Tautoto, berfungsi mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contohnya, untuk mengatur populasi kendaraan bermotor.

Pajak juga berfungsi sebagai stabilisasi. Misalnya melalui pungutan pajak, pemerintah dapat mengatur aktivitas ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta kondisi ekonomi yang stabil. Contohnya; belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan.

Sedang dalam fungsinya sebagai  Redistribusi Pendapatan, pemerintah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh; pajak rokok yang diperuntukkan untuk membangun sarana kesehatan.

Pembagian pajak daerah untuk pemanfatannya bagi pemerintah daerah menurut Kadipenda Sulsel ini sudah diatur dengan komposisi tertentu. Untuk bagi hasil pajak kendaraan bermotor misalnya BPKB sebanyak 70 persen masuk ke provinsi, sedangkan kabupaten/ kota kebagian 30 persen.

Sedangkan pembaian untuk BBN KB 30 persen untuk pemerintah provinsi dan 70 persen untuk pemerintah kabupaten/ kota. Pajak rokok, pemerintah provinsi dapat 30 persen, sedangkan kabupaten/ kota kebagian 70 persen.

Adapun sharing pajak air permukaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota masing-masing memperoleh 50 persen.(rus/rbc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *