Kado Pahit KPK untuk IAS di akhir Jabatannya

Mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajddin (ist)
Mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajddin (ist)

Jakarta (Rakyat Bersatu)–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/5) mengumumkan penetapan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Hengki Widjadja sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama pengelolaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Kado pahit KPK  yang diterima walikota Makassar di akhir masa jabatannya itu membuat banyak pihak tercengang karena penetapan tersangka terjadi saat IAS akan meninggalkan balaikota yang selama 10 tahun IAS mengabdikan dirinya sebagai pejabat publik. Gaya baru KPK menetapkan tersangka diakhir masa jabatannya ini juga dialami oleh Ketua BPK Purnomo Hadi belum lama ini. Ada Apa?

Juru bicara KPK Johan Budi membantah jika penetapan IAS sengaja di lakukan dengan memilih momen di akhir masa jabatannya. “Kemarin saya di luar kota, jadi hari ini baru diumumkan. Jadi tidak ada kesengajaan diumumkan di akhir masa jabatan,” kata Johan, menjelaskan.

Johan Budi, mengemukakan penetapan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PDAM kota Makassar, bukan karena mark up, tender, dan pengadaan alat utilitas di perusahaan milik Pemkot Itu bersama PT Traya Tirta Panakkukang.

“Ada sejumlah pembayaran yang harusnya dilakukan ke pihak pengelola. Seperti ada yang harusnya dibayar 5 tapi justru dibayar 10?” kata Johan di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ilham dan Dirut PT Traya, Hengki Widjaja terjerat kerja sama kelola dan transfer Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar tahun 2006-2012.

Wali Kota Makassar diduga bermain dalam penggelembungan harga pembayaran dari PDAM ke swasta.Dari perhitungan sementara, diperkirakan negara merugi Rp 38,1 miliar.

Ilham dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. “Dia diduga merugikan keuangan negara Rp38,1 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sairajuddin menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pindana korupsi PDAM Makassar.]

” Saya akan mengikuti proses hukum di KPK secara koperatif, ” kata Ilham kepada wartawan di Makassar, seraya mengatakan untuk sementara dirinya belum menyiapkan bantuan hukum dan masih jalan sendiri.

Ilham mengaku sudah dua kali diperiksa KPK terkait kasus tersebut. Namun dia tidak mengerti dampak dari kerjasama itu memberikan hasil akhir yang sangat luar biasa karena dalam 3 tahun meraup keuntungan.

“Saya tidak tahu kerugian negara dimana karena kan tidak menggunakan APBD. Kerjasamanya bisnis pebisnis, posisi wali kota hanya perpanjangan pemilik tidak memiliki wewenang secara teknis ada pada PDAM. (yd/bbs)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *