Kantor PTSP-PM Kab.Muna Putus Matarantai Pungli dan Korupsi

Muh. Guntur Dano, SE,M.Si,M.Pd., Kepala Kantor PTSP-PM Kab. Muna.
Muh. Guntur Dano, SE,M.Si,M.Pd., Kepala Kantor PTSP-PM Kab. Muna.

Muna, RBC – Tekad Pemerintah Daerah Kab. Muna untuk memutus matarantai terjadinya ‘pungutan liar’ (pungli) bahkan korupsi, dilakukan dengan cara menyosialisasikan; UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Mendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, secara terus menerus kepada masyarakat.

“Cara ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat yang mengajukan permohonan izin dan berbagai kebutuhan lainnya, bisa dilaksanakan lebih cepat, tepat, terjangkau, terukur, akurat dan transparan, sehingga asumsi masyarakat yang selama ini terkesan berbelit-belit dan lambat jika berurusan dengan pemerintah, kini tidak lagi dan berganti dengan kepuasan dan kenyamanan,” jelas Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (PTSP-PM) Kabupaten Muna, Muh. Guntur Dano, SE,M.Si,M.Pd, Kamis (19/03) di Raha.

Lebih jauh Guntur merinci, di Kantor PTSP-PM Kabupaten Muna, terdapat 97 item layanan jenis perizinan. Setelah keluar Peraturan Bupati Muna Nomor 07 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor PTSP-PM Kab. Muna, dari 97 jenis layanan itu, terdapat 92 jenis layanan dinyatakan tidak dipungut retribusi alias gratis.

Dan 5 di antaranya masih dipungut retribusi sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, antara lain; (1) pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (2) Izin Trayek, (3) Izin Gangguan/Hindre Ordonante (HO), (4), Izin Menjual Minuman Beralkohol, dan (5) Izin Usaha Perikanan.

Guntur menerangkan, sejak diterbitkannya Perda Kabupaten Muna Nomor 07 tahun 2012 dan disusul dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 36 tahun 2012 maka pada tanggal 5 Mei 2012 lalu secara kelembagaan Kantor PTSP-PM Kab. Muna dibentuk, lalu sebulan kemudian pada tanggal 6 Mei 2012 pejabat Defenitif Kepala Kantor PTSP-PM Muna dilantik.

Ditambahkan, maksud dan tujuan dibentuknya Kantor PTSP-PM untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagai upaya pemerintah memberdayakan ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif dan efisien yang dapat dilaksanakan secara baik dan prima, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sebagai mana tertuang dalam motto Kantor PTSP-PM Muna, yaitu; “Melayani Setulus Hati”. “Pokoknya kami melayani masyarakat dengan tulus, asalkan semua syarat formal perizinan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Guntur dengan ramah.

Guntur mengharapkan, melalui kantor PTSP-PM ini, maka masyarakat tanpa kecuali – termasuk investor, baik dari dalam maupun dari luar daerah atau negeri, akan dilayani dengan  berdasarkan patokan standar, yakni, secara benar, akurat dan cepat serta tanpa dikenakan retribusi, kecuali yang dikenakan khusus.

“Jangan ragu dan jangan takut, semua masyarakat yang membutuhkan izin usaha dan izin-izin lainnya, akan mendapatkan kemudahan dan pelayanan yang memuaskan dari Kami terutama dibidang perizinan dan nonperizinan. Ini semua Kami lakukan untuk memutus matarantai praktik pungli apalagi korupsi yang mengakibatkan beban berat bagi masyarakat dan merugikan pemerintah sendiri,” jamin Guntur.

Untuk memaksimalkan kerja-kerja layanan jenis perizinan kepada masyarakat, Guntur Dano menghimbau kepada tiap SKPD agar menempatkan tenaga teknisnya untuk berkantor di PTSP-PM. “Selama ini masing-masing tenaga teknis perizinan masih berkantor di masing-masing instansi induknya, sehingga masyarakat terpaksa bolak balik mengurus izin. Jadi, kalau semua SKPD menempatkan tenaga teknisnya di sini, maka masyarakat akan terbantu sekali. Begitu pula pekerjaan, tentu lebih cepat selesai, karena semuanya di kerjakan di bawah kantor satu atap,” katanya.

Akhirnya Guntur mengingatkan, sebagai lembaga pemerintah yang benar-benar “bersentuhan” langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka peningkatan kualitas SDM aparat PTSP-PM Muna perlu ditingkatkan. Begitu pula sarana dan prasarana yang memadai harus sudah tersedia semuanya. “Dan untuk memenuhi semua itu, maka perlu pula disiapkan dana yang memadai,” kunci Guntur. (La Ode Abdul Syukur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *