Kasus Ijazah Palsu Pemerintah Kebobolan

Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Yoga Buana (kiri) dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Asep Safrudin (tengah) menunjukkan barang bukti berupa ijazah palsu yang diamankan dari dua tersangka BI dan IR di Mapolresta Barelang, Batam, Kamis (28/5).:
Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Yoga Buana (kiri) dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Asep Safrudin (tengah) menunjukkan barang bukti berupa ijazah palsu yang diamankan dari dua tersangka BI dan IR di Mapolresta Barelang, Batam, Kamis (28/5).:

JAKARTA, RBC: Kasus ijazah palsu dinilai jadi pukulan telak bagi dunia pendidikan. Masalah ini dianggap sebagai tanda ada yang tidak benar dalam pengurusan pendidikan di tangan kementerian terkait, seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Saya enggak mau bilang kementerian kebobolan, tapi saya juga kebobolan, negara-bangsa kebobolan,” kata Pengamat Pendidikan Profesor Arief Rahman,Kamis lalu.

Menurut dia, kasus ini menunjukkan pemerintah melalui lembaga-lembaga yang bertanggung jawab tak menjalankan fungsi pengawasan mutu pendidikan dengan baik. Di lain pihak, perusahaan yang mencari tenaga terdidik juga kurang cermat dalam menyaring para pelamar.
“Jadi ini mungkin hikmahnya besar. Supaya semua cermat, kalau perlu cek ke lembaganya. Apa benar dia lulusan universitas tertentu. Cari universitasnya. Sektor pengawasannya harus lebih lagi,” ungkap Guru besar di Universitas Negeri Jakarta tersebut.

Arief menambahkan, ada banyak kasus semacam ini di dunia pendidikan Indonesia. “Kasus ini sudah lama, plagiarisme, kepalsuan, naik kelas dengan dongkrak nilai, lulus fiktif, yang kayak gitu di pendidikan ada,” imbuh dia.

Namun, dia meyakini, walau seseorang berusaha mendapatkan status pendidikan yang tinggi dengan cara-cara tersebut, hasilnya tak akan mengubah kompetensi aslinya. Kualitas intelektual mereka, kata dia, tak akan naik. “Pada akhirnya kan terbukti dalam kenyataan bahwa mereka enggak punya kompetensi yang memenuhi syarat,” pungkas dia.

Praktik jual beli ijazah dan ijazah palsu menjadi perhatian publik setelah ada pengaduan masyarakat terhadap 18 perguruan tinggi. Polisi pun sedang gencar-gencarnya memburu pada pemain yang ada di dalamnya.

Praktek jual beli ijazah di perguruan tinggi bukan hal yang baru. Kasus itu sudah lama terjadi, hampir di tiap provinsi di seluruh Indonesia. “Ini isu lama yang hanya diangkat kembali. Sudah rahasia umum sejak lama. Tetapi, penyelesaiannya tidak pernah tuntas,” sesal Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen, di Jakarta, Jumat (29/05/2015).

Abduhzen menyayangkan, hingga kini belum pernah ada tindakan tegas dari pemerintah dalam upaya menghilangkan perilaku kotor tersebut. “Semoga kali ini bukan hanya sensasi menteri baru. Tapi benar-benar hasrat membenahi pendidikan kita,” ujar Abduhzen, yang juga Kepala Litbang PGRI ini.

Praktik jual beli ijazah palsu, menurut Abduhzen, seharusnya tidak terjadi, kalau pemerintah benar-benar bekerja mengawasi kegiatan akademik di setiap lembaga pendidikan. “Ini berbahaya, kalau terus dibiarkan akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Praktik ijazah palsu itu bisa diberantas, bila pemerintah segera mengambil langkah kongkret dan sistematis. Pertama, imbau Abduhzen, semua pihak yang terlibat harus dijatuhi hukuman tegas. Kedua, institusi yang terindikasi memperdagangkan ijazah harus dicermati. “Kalau memang sudah kronis ya dibekukan saja. Jangan lagi membuka ruang kompromi,” pungkas Abduhzen. (uka)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *