Kepala KUA Dilarang Rangkap Jabatan Ketua BP4

Drs. KH. Muhammad Sabir
Drs. KH. Muhammad Sabir

Raha, RBC – Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang selama ini menjalankan tugasnya di lingkup wilayah Kecamatan, dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) di masing-masing wilayahnya.

“Larangan rangkap jabatan ini sesuai peraturan yang berlaku sekarang ini. Jabatan ketua BP4, menurut peraturan tersebut, harus berasal dari pemuka agama yang memiliki pengalaman dalam  kegiatan keagamaan dan tentunya menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat di masing-masing wilayah kecamatan yang bersangkutan.”

Ucapan yang bernada tegas tersebut, dilontarkan Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kemenag Sultra, Drs. KH. Muhammad Sabir di Kab. Muna Barat, Rabu (13/5).

Sabri hadir di Muna dalam kunjungan kerjanya di dua kabupaten terkait urusan dinas tentang pelaksanaan penilaian Keluarga Sakinah Teladan di Kab. Muna dan KUA Teladan Tingkat Provinsi Sultra di Kecamatan Barangka,

Menurut Sabir yang juga Ketua Tim Penilai KUA Tingkat Provinsi Sultra, BP4 merupakan lembaga otonom yang bermitrakerja dengan Kementerian Agama RI. Kemitraan ini bertujuan; menjaga dan meningkatkan kualitas perkawinan menuju terwujudnya rumah tangga ‘sakinah, mawaddah wa rahmah’ dan sejahtera yang dirumuskan dalam program pemerintah yakni, ‘Gerakan Keluarga Sakinah’.

“Melalui program gerakan keluarga sakinah yang disasarkan kepada seluruh masyarakat, diharapkan dari keluarga sakinah tersebut akan muncul generasi-generasi muda yang taat beragama, bermasyarakat demi tercapainya tujuan-tujuan perkawinan” jelasnya.

Sabir mengingatkan; “Gerakan ini sudah menjadi gerakan Nasional dan di sinilah esensinya kami turun mengadakan penilaian sekaligus mengevaluasi para Keluarga Sakinah dan KUA Teladan yang mewakili Kab. Muna pada ajang kompetisi di tingkat Provinsi Sultra”, ungkap penghafal Al-Qur’an 30 Juz ini.

Jamaluddin, S.Ag, M.Pd.I, anggota Tim Penilai Keluarga Sakinah dan KUA Teladan Prov. Sultra tahun 2015 mengatakan, pihaknya melakukan pengetatan terhadap penilaian para peserta KUA Teladan dan Keluarga Sakinah Teladan se-Sultra mengacu pada Juknis dan Kriteria yang ditentukan oleh Dirjen Bimas Islam RI.

Indikator penilaian antara lain; sejauhmana kemampuan seorang Kepala KUA membaca dan menerjemahkan “kitab kuning”, misalnya: Fathul Muin Kifayatul Akhyar, dan bagaimana mengoperasionalkan serta mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) secara online, yang merupakan bagian dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat di era digital ini. Sedangkan bagi peserta Keluarga Sakinah Teladan memiliki usia perkawinan sekurang-kurangnya 30 tahun, ungkap Jamaluddin yang juga Kepala Seksi Pemberdayaan KUA Kanwil Kemenag Prov. Sultra.

Pada ajang penilaian KUA Teladan Tk. Prov. Sultra tahun 2015, Kemenag Kab. Muna mempercayakan kepada M. Yusuf Panay, M.Pd sebagai Kepala KUA Kec. Barangka dan pasangan suami-isteri H. Mukmin La Ompo, M.Ag/Hj. Jahara sebagai Keluarga Sakinah Teladan di Kab. Muna. (Syukur La Ode Abdul) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *