Laporan Keuangan PDAM Makassar, Kacau

pdamMAKASSAR, RBC – Laporan Keuangan PDAM Makassar, kacau. Waktu pertemuan antara PDAM dengan DPRD Makassar bulan lalu, dilaporkan bahwa PDAM meraih untung sebesar Rp12 M.

Ternyata, belakangan Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar geram setelah mengetahui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih memiliki utang pokok ke pihak ketiga sebesar Rp5 miliar serta utang bunga sekitar RP1 miliar.
Wakil Ketua Komisi B, Hasanuddin Leo, Jumat (22/5) mengaku sangat menyayangkan tindakan direksi PDAM yang ditunjuk tidak menyelesaikan pembayaran utang tersebut. Sementara dalam laporan keuangan pada triwulan pertama,  PDAM melaporkan memiliki laba keuntungan sebesar Rp21 miliar dari target Rp12 miliar.

“Hal ini sangat tidak  masuk akal. Saat dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi triwulan pertama baru-baru ini, PDAM melaporkan keuntungan yang dihasilkan  meningkat dibawah kepemimpinan Plt Dirut PDAM, Ibrahim Saleh. Namun secara mengejutkan, PDAM ternyata menunggak pembayaran utang selama dua bulan lamanya,” kata Hasanuddin Leo saat rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD, kemarin.

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga menuding Plt Dirut PDAM yang ditunjuk wali kota mengambil kebijakan yang salah, yakni dengan membuat kontrak kerjasama jangka panjang selama 25 tahun dengan denda 1 persen perhari jika lewat pembayaran utang. Akibatnya, utang di PDAM semakin bertambah.
“Kontrak PDAM ini harus direvisi ulang,” jelasnya.

Lanjut dia, kontrak dengan pihak ketiga mulai mencuat ke permukaan setelah ada  desakan dan tuntutan dari  pihak ketiga karena sudah tidak lancar pembayarannya yang tertuang dalam kontrak. Selain itu, hitungan taksasi yang dilaporkan oleh PDAM sudah mulai ditemukan ada kesalahan.

Sementara itu, anggota Komisi B lainnya, Basdir, mengatakan, seharusnya pemerintah kota melibatkan dewan dalam setiap rencana kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini telah tertuang dalam Permendagri dan Kepres.
“Ini semua mi kejelekan pemkot, sengaja tidak melibatkan dewan dengan membuat kontrak kerjasama jangka panjang. Semuanya ini harus direvisi, kasian masyarakat yang bayar mahal-mahal namun tidak maksimal hasilnya di PAD Kota Makassar,” jelasnya.

Basdir menambahkan, kerusakan dalam manajemen PDAM juga terjadi saat tunggakan pembayaran gaji pegawai kebersihan. Seharusnya, kata Basdir tidak boleh ada penunggakan pembayaran kewajiban pada karyawan jika ada laba yang dihasilkan.

Menyikapi penegasan dewan, pelaksana tugas Direktur Teknik dan Keuangan PDAM Kota Makassar, Kartia Bado mengatakan, adanya keterlambatan pembayaran utang serta  pembayaran denda 1 persen per hari termasuk keterlambatan pembayaran gaji pegawai disebabkan karena Dirut PDAM belum menandatangani pencairan uang. “Ini karena pimpinan belum menandatangani perintah pembayaran, sehingga uang mereka belum dibayarkan,” singkatnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Multi Enka, Rustam Massang mengatakan,  kontrak kerjasama termasuk denda 1 persen per hari telah dibahas di dewan. “Semua kontrak yang kita ajukan adalah keputusan bersama,” ujar Rustam. Ditanya soal besarnya utang PDAM pada perusahaannya, Rustam tutup mulut.(uka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *