Andi Muallim Jadi Terdakwa Akibat Arus Pemberitaan

Mencermati Sidang Kasus Dana Bansos Sulsel (1)

muallim 2

 Setelah beberapa kali disidangkan di PN Makassar, perkara kasus dana Bansos Sulsel yang menyebabkan hilangnya uang negara sebesar Rp8.862.500.000, Senin depan sudah sampai pada sidang pengajuan replik oleh Penuntut Umum yang mengajukan H. A. Muallim sebagai Terdakwa. Replik ialah tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (pledoi) yang diajukan Terdakwa pada sidang sebelumnya, Senin lalu.

Dalam sidang pembacaan pledoi Senin lalu itu, Tim Kuasa Hukum H. A, Muallim yang dipimpin H. Tadjuddin Rachman SH, MH; mengatakan, sebenarnya secara hukum pada dasarnya tidak cukup bukti untuk mengajukan H. A. Muallim sebagai Terdakwa dalam perkara kasus dana Bansos Sulsel, ini. tetapi mengapa mantan Sekda Provinsi Sulsel akhirnya didudukkan sebagai Terdakwa? “Andi Muallim terseret jadi terdakwa akibat arus arus pemberitaan media massa yang sangat gencar dan desakan LSM anti korupsi, sehingga menjadi perhatian publik sehingga terkesan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan hanya mengikuti arus pemberitaan demi memuaskan kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan politik untuk membunuh karakter A. Muallim khususnya, dan merusak citra Pemprov Sulsel umumnya,” urai Tadjuddin yang dihubungi redaksi Rakyat Bersatu com di kantornya, Rabu sore, 17 September 2014.

Selanjutnya, mencermati jalannya sidang, pengacara yang sudah melanglang buana berpraktek 30 tahun lebih, ini mengungkapkan, ternyata tidak satu pun fakta di persidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar hukum analisis dari Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.

“Oleh karena itu, dakwaan Penuntut Umum hanyalah rekayasa argumentasi tanpa dalil hukum yang akurat yang dapat dijadikan sebagai justifikasi dalam menuntut Terdakwa,” katanya.

Selain itu, menurut pengacara yang pernah menggegerkan dunia peradilan dalam kasus korupsi di PLTU Bakaru, Pinrang, era tahun 80-an ini, Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan Anwar Beddu mengenai pencairan Dana Bansos tersebut. “sehingga dakwaan Penuntut Umum mengenai Pasal 55 KUHP hanyalah mimpi belaka,” katanya. Anwar Beddu, adalam juru bayar Pemprov Sulsel yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim PN Makassar dalam kasus korupsi Dana Bansos Sulsel, ini.

Tadjuddin menguraikan, selama 35 tahun meniti karier sebagai PNS sampai menduduki puncak karier menjabat Eselon I dengan jabatan Sekda Provinsi Sulsel, H. A. Muallim tak pernah sekali pun terlibat dalam perkara melanggar hukum, termasuk melakukan perbuatan korupsi.

Bahkan, pada akhir tahun 2013, Gubernur Sulsel merestui memberikan perpanjangan jabatan kepada H. A. Muallim karena kinerja kerjanya yang sangat baik. Restu gubernur tersebut dibuktikan dengan surat gubernur tanggal 28 November 2013 Nomor 800/5602/BKD, berisi usulan memperpanjang jabatan H. A. Muallim sebagai Sekda Provinsi Sulsel kepada Mendagri. “Akan tetapi Mendagri menolak usul gubernur dengan alasan H. A. Muallim sedang berstatus sebagai Tersangka dalam kasus Bansos tahun 2008, ini padahal dalam fakta persidangan di PN Makassar, dari semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadapkan dalam persidangan tidak ada satu pun bukti yang dapat menjadi alasan untuk menyatakan H. A. Muallim bersalah dalam perkara Bansos ini. Namun semua ini dijalani oleh Terdakwa dengan penuh kesabaran (Innallaha ma’a shobirin), karena H. A. Muallim yakin bahwa dirinya tidak bersalah dan bukan dia yang melakukan kesalahan.

“Sejak awal kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa meyakini bahwa kasus yang menimpa diri Terdakwa H. A. Muallim sebenarnya bukanlah kasus hukum yang murni, akan tetapi hanyalah merupakan efek samping dari pertarungan politik dari elit politik di Sulawesi Selatan yang menjadikan kasus Bansos sebagai komoditas politik dan pada akhirnya harus memakan korban pada ranah hukum yang dalam praktiknya justru menjerumuskan orang-orang yang tidak bersalah seperti terdakwa H. A. Muallim yang duduk di kursi pesakitan di hadapan kita meski pun faktanya tidak ada bukti yang mendukung dakwaan Penuntut Umum,” jelas Tadjuddin. (uka/bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *