Pemerintah Siapkan Rumus Baru UMP, Buruh Tak Setuju

Demo buruh tuntut kelayakan upah dan jaminan kesehatan (ist)
Demo buruh tuntut kelayakan upah dan jaminan kesehatan (ist)

Jakarta (rakyatbersatu.com) – Masalah upah buruh di Indonesia tak pernah tuntas diselesaikan. Masalah ini bahkan kerap memunculkan aksi demo besar-besaran dengan segala akibatnya. Mekanisme penyelesaian buruh melalui wadah tripartit pun tak selalu membuahkan hasil yang baik. Inilah yang kemudian mendorong pemerintah melakukan perubahan mekanisme penetapan upah minimun (UMP) buruh, dengan harapan iklim usaha lebih kondusif. Namun sayang, formula baru ini tidak disetujui oleh para buruh.

Lalu bagaimana formula baru masalah pengupahan yang akan digulirkan pemerintah pada November 2015 mendatang.

Menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, rumus UMP ini akan menjamin bahwa upaha buruh akan naik tiap tahun, dan juga memberikan kepastian terhadap dunia usaha.

“Rumusan baru upah ini memberi kepastian pekerja bahwa upah naik tiap tahun, dan kepastian dunia usaha agar upah bisa diprediksi,” kata Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri dalam jumpa pers Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Menurut Hanif rumusa baru UMP adalah: UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi))

Dicontohkan Hanif, kondisi UMP di DKI Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5%. Maka UMP sekarang Rp 2,7 juta, ditambah Rp 2,7 juta dikali 10%. Artinya Rp 2,7 juta ditambah Rp 270.000 yang berarti Rp 2,97 juta.

Kementerian Tenaga Kerja sangat optimis formula baru sistim pengupahan ini akan memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Karena kebijakan pemerintan yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut juga membuka kesempatan kerja dan penciptaan kerja seluas-luasnya. Tak hanya itu iklim investasi dan dunia usaha akan kondusif

Tak Setuju
Rumus baru pengupahan yang digodok pemerintah ternyata ditanggapi dingin oleh para buruh. Mereka menyebut formula baru itu belum mengakomodir Kebutuhan Layak Hidup (KHL) yang menjadi acuan upa minimum.

Muhamad Rusdi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) seperti dikutif dari detik Finance menyebutkan bahwa hal perlu direvisi lebih dulu adalah komponen KHL, bukan kenaikan upah tiap tahun.

“Pertama yang harus dibenahi bukan kenaikan tiap tahun. Lebih dulu harus merevisi komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak). UMP (Upah Minium Provinsi) kita jelas-jelas tertinggal dari negara tetangga. Tiga poin utama KHL belum memenuhi standar yaitu tempat tinggal, transportasi, dan makan,” ungkap Muhamad Rusdi

Muhammad Rusdi menegaskan, akan menolak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan itu, jika hanya menentukan formula kenaikan upah setiap tahun. “Kalau hanya menentukan kenaikan tiap tahun yaitu UMP ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kita menolak,” tegasnya.

PP tersebut menurutnya membatasi upah buruh yang memang sudah jauh tertinggal dari negara lain. “Di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand saja sudah Rp 4 juta. Kita harus kejar ketertinggalan itu dulu,” tambahnya.

Formula kenaikan upah, kata Rusdi, kalau dihitung dari inflasi 5% ditambah pertumbuhan ekonomi 4,7% itu artinya setiap tahun naik tidak sampai 10% saja

“Naik nggak sampai 10%. Paling tinggi Rp 200-300 ribu naiknya kalau UMP Rp 2-3 juta. Apalagi Jawa Tengah, UMP hanya Rp 1,2 juta, berarti kenaikan upah tiap tahun hanya Rp 100 ribu. Itu kecil sekali. Nggak akan ngejar,” katanya. (yd/bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *