Penebar Kebencian di Media Sosial Dipidanakan

Foto ilustrasi Media Sosial (Ist)
Foto ilustrasi Media Sosial (Ist)

Jakarta (rakyatbersatu.com) – Para penebar kebencian di ranah publik, di media massa dan di media sosial, mulai sekarang harus waspada dan lebih hati-hati. Pasalnya bila kata atau kalimat itu mengandung makian atau kata tak senonoh ada unsur kebencian maka sangksinya bisa dipidanakan.

Ancaman pidana itu dipaparkan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Edarannya bernomor SE/06/X/2015 yang ditandatangani Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil)  dj seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan telah mengeluarkan surat edaran tersebut. Alasan lahirnya surat itu adalah untuk melindungi anggotanya dalam menegakkan hukum, karena selama ini banyak anggota ragu-ragu antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian.

Badrodin Haiti tidak cemas dicap tidak demokratis dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Demokrasi harus sesuai aturan. “Demokratis itu bukan berarti bebas melanggar UU. Tetap koridornya tidak melanggar norma hukum,” kata Kapolri.

Dalam surat edaran tersebut, penebar kebencian bisa diancam pidana jika tidak mengindahkan teguran dari kepolisian. Penegakan hukum sesuai dengan: 1. KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan surat edara Kapolri tersebut tidak ada yang salah. Justru membantu polisi dalam menangani kasus yang ada apakah perbuatan lisan dan tulisan itu mengarah pada pelanggaran pidana atau tidak.

Meski demikian, Asrul Sani berharap polisi dalam menjalan surat edaran Kapolri tersebut lebih mengedepankan tindakan persuasif, dan tidak langsung mempidanakan orang. “Jika jajaran Polri gampang mengkriminalisasi, artinya tidak persuasif, tapi lebih cenderung represif,” ucap mantan pengacara itu.

Surat edaran Kapolri ini, kata Asrul Sani, tidak perlu dikhawatirkan. Sepanjang masyarakat mengungkapkan pendapatnya tidak serampangan, baitu secara verbal maupun tulisan. Pilihlah kata-kata yang diterima secata umum. Tidak unsur kebencian di dalamnya. “Contoh, jika mengkritisi orang tidak perlu dengan kata ‘bodoh’ atau ‘goblok’ atau ‘tidak punya akal’. Tapi bisa dengan kata-kata salah, keliru, atau tidak benar,” ujarnya.

Terkait akibat sosial yang ditimbulkan oleh surat edaran tersebut, Asrul mengatakan perlu dikaji dulu. Jika surat edaran ini dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisai kebebasan berekspreasi maka perlu dikritisi.

Sementara itu, Komisioner HAM RI, Manager Nasution berharap surat edaran Kapolri tidak disalahgunakan apalagi mengekang kebebasan berpendapat masyarakat. “Pelaksanaan surat edaran itu harus diawasi, jangan sampai membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusi warga negara, “kata Manager Nasution seperti dilansir detik.com, Minggu (1/11/2015).

Menurut Manager Nasution, kategori hate speech dalam surat edaran Kapolri sangat luas lingkunpnya. Mulai dari penghinaan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, penyebaran berita bohong termasuk pencemaran nama baik.

“Khusus soal pencemaran nama baik seperti pada pasal 310 dan 311 KUHP, polisi sebaiknya harus sangat berhati-hati. Sebab pasal ini multi tafsir, pasal karet. Berpotensi disalahgunakan sesuai pesanan,” ucap Manager.

Karenanya, hak konstitusional warga negara tidak bisa dibatasi oleh surat edaran. Pembatasan HAM warga negara hanya boleh dibatasi oleh UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Bagi mereka yang terbiasa blak-blakan di ranah publik, di media massa dan di media sosial, kini wajib hukumnya lebih hati-hati. Hate speech (penebar kebencian) di ruang publik melalui berbagai media, bisa diancam pidana jika tidak mengindahkan teguran dari kepolisian.(yd/bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *