Penjara Seumur Hidup Untuk Akil Mochtar

Akil Mochtar (ist)
Akil Mochtar (ist)

Jakarta.– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar akhirnya divonis penjara seumur hidup. Dia terbukti bersalah menerima suap terkait penanganan sengketa Pilkada dan pencucian uang.

Hakim menilai Akil bersalah dalam enam dakwaan yaitu pertama adalah pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah yaitu terkait penerimaan dalam pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas (Rp3 miliar), Lebak (Rp1 miliar), Pelembang (Rp19,9 miliar) dan Empat Lawang (Rp10 miliar dan 500 ribu dolar AS).

Dakwaan kedua juga berasal dari pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP yaitu penerimaan dalam pengurusan sengketa pilkada Buton (Rp1 miliar), Morotai (Rp2,99 miliar), Tapanuli Tengah (Rp1,8 miliar), sedangkan Lampung Selatan (Rp500 juta) dinilai sebagai gratifikasi, bukan suap.

Dakwaan ketiga berasal dari pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dalam sengketa pilkada Jawa Timur (Rp10 miliar) dan kabupaten Merauke, kabupaten Asmat dan kabupaten Boven Digoel (Rp125 juta).

Dakwaan keempat juga berasal dari pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dalam pengurusan sengketa pilkada Banten (Rp7,5 miliar).

Dakwaan kelima adalah pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang aktif hingga Rp129,86 miliar saat menjabat sebagai hakim konstitusi periode 2010-2013.

Dakwaan keenam berasal dari pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 jo pasal 65 ayat 1 KUHP karena diduga menyamarkan harta kekayaan hingga Rp22,21 miliar saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Golkar 1999-2009 dan ketika masih menjadi hakim konstitusi di MK pada periode 2008-2010

Atas putusan tersebut, Ketua MK Hamdan Zoelva menegaskan bahwa hukuman itu menjadi pembelajaran bagi para hakim. Hakim tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Hakim harus jujur dan profesional dalam setiap memutuskan perkara. “Tidak boleh sedikitpun menyimpang dari peraturan. Karena dia harus bertanggungjawab pada negara juga pada tuhan, “ungkap Hamdan Zoelva saat menghadiri Syukuran HUT Polri ke 68 di Gedung PTIK Jakarta Selatan.

Hal yang sam juga diungkap Ketia KPK Abraham Samad. Pihak KPK menyatakan bersyukur karena vonis hakim sama dan sesuai tuntutan jaksa KPK. ” Kalau Akil melakukan upaya banding itu adalah hak dia sebagai warga negara,” sebutnya.
Mengenai aset Akil yang tidak terbukti dalam persidangan, KPK masih mempelajari putusan tersebut. “Nanti kita lihat isi putusannnya, kita belum lihat, nanti pelajari dulu,” tutupnya.

Mantan Ketua MK Mahfud MD pun buka suara. Dia menilai hukuman seumur hidup pada Akil sangat berat.
“Memang pernah ada usulan hukuman mati dari mantan ketua MK Jimmly Asshidiqqie. Tapi itu tidak mungkin karena tidak ada ancaman hukuman mati, yang ada seumur hidup yang tertinggi dan itu yang saya usulkan, dan itu yang sekarang berlaku,” ungkapnya.

Mahfud dan Akil pernah sama-sama menjadi hakim konstitusi selama periode 2009-2013. Mahfud pernah duduk jadi ketua dan Akil yang menjadi suksesornya. (yd/bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *