Pertama Kalinya, Unhas Dipimpin Rektor Perempuan

Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. (ist)
Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. (ist)

Universitas Hasanuddin Makassar mencatatkan sejarah baru di tahun 2014 ini, karena untuk pertamakalinya kampus Unhas ini dipimpin oleh seorang perempuan. Dia adalah Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu.

Pengganti Prof Dr Idrus Paturusi ini sebelumnya adalah Wakil Rektor IV Unhas. Dia meraih 241 suara dari 442 suara dalam pemilihan rektor Ungas yang digelar pada Senin, 26 Januari 2014 lalu yang diukuti dua kandidat lainnnya yakni Prof Dr Wardihan Sinrang dan Prod Dr Wirawan Jusuf.

Rektor terpilih Dwia Aries Tina mengatakan belum memikirkan susunan kabinet yang akan membantunya memimpin Unhas.”Belum dipikirkan, nantilah..sekarang fokus untuk pelantikan saja dulu,” ujarnya saat dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Rektor Unhas.

Salah satu tim pendukung Prof Dwia, Prof Farida Patingtingngi mengatakan selama mendampingi Prof Dwia dalam proses pemilihan rektor, tidak ada janji-janji yang diberikan Prof Dwia. “Kami semua hanya fokus untuk mengantarkan beliau sebagai rektor. Tidak pernah ada pembicaraan mengenai pendamping-pedamping beliau,”ujarnya.

Sebelum menutup rapat senat paripurna pemilihan rektor, ketua senat Unhas, Prof Idrus Paturusi mengaku, ia tak bisa memilih diantara ketiga calon. “Hati nurani saya berat memilih satu diantaranya. Makanya tadi saya contreng ketiganya,”ujarnya.

Usai perhitungan, terdapat dua surat suara batal, dan salah satunya merupakan surat suara yang dicontreng Prof Idrus.

Kubu Dwia mengakui, keunggulan Dwia Aries Tina memenangi pemilihan Rektor Unhas karena mampu memaksimalkan suara menteri. Ia mengaku berhasil meyakinkan menteri terkait dengan kecocokan sembilan kriteria untuk seorang rektor yakni yakni keskolaran, pengetahuan Tri Dharma, dan pengalaman manajemen Perguruan Tinggi (PT).

“Kami memang bisa mendapatkan suara lebih dominan dari menteri dibanding dengan kandidat lain. Ini yang membuat kami bisa mendapat suara cukup signifikan. Tetapi jangan lupa tanpa suara senator yang signifikan pula, tidak mungkin bisa seperti ini,” kata salah  Profesor Muhammad Ali, salah seorang pendukung Dwia.

Rektor Unhas, Profesor Idrus Paturusi juga mengakui, dominasi suara menterilah yang membuat Dwia bisa unggul telak. “Saya pikir menteri punya pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihannya. Dan, Dwia mungkin dianggap lebih cocok,” ucapnya.

Dwia sendiri saat dimintai keterangan enggan berkomentar banyak soal dukungan signifikan dari menteri ini. Ipar mantan Wapres, HM Jusuf Kalla itu mengaku tidak tahu berapa jumlah suara dari menteri yang dia dapatkan.

Gugat PTUN
Tim Wardihan Sinrang tidak tinggal diam dengan hasil yang dianggap mencederai demokrasi tersebut. Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan segera disiapkan. Bahkan sudah ada komunikasi dengan tim pengacara untuk proses gugatan.

Gugatan PTUN akan dilayangkan terkait dengan surat kuasa dari Mendikbud, Muhammad Nuh kepada Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Ilah Sailah soal komposisi sebaran suara. Pasalnya, dipastikan ada surat kuasa dengan lampiran jumlah dukungan per kandidat yang dipegang Ilah.

Jika pun tidak ada, maka kembali akan menjadi masalah lantaran kuasa diberikan secara lisan. Ini dinilai ada kemungkinan akan terjadi kesalahan dan bisa dimanfaatkan penerima kuasa. “Kami akan gugat itu karena jelas ada pelanggaran. Masa gelondongan,” kata Profesor Anshori Ilyas seperti dilansir Harian Fajar

Selain itu, juga akan diajukan Yudisial Review pada Mahkamah Agung (MA) untuk menguji Peraturan Menteri (Permen) Nomor 33/2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor. Pasalnya, aturan ini tidak menganut asas keadilan dan kepatutan.

Juru bicara tim Wardihan Profesor Aswanto mengatakan, sudah terjadi penzaliman pada suara senator dengan mengabaikan begitu saja. Ini terlihat dari suara yang diberikan secara massif dan melupakan suara dari calon lainnya yang justru lebih banyak didukung senator.

“Ini adalah perusakan demokrasi. Perguruan tinggi terlalu dipolitisasi dan tidak ada lagi nuansa akademik. Padahal, orang-orang di kampus adalah orang terpelajar, namun dengan sebuah keputusan menteri bisa memveto apapun hasil senat. Ini yang harus di uji materi,” tegas Aswanto.

Dia mengatakan, saat ini sudah dimulai upaya tersebut dan akan berkomunikasi dengan beberapa pengacara untuk melakukan upaya hukum. “Ini bukan bicara kami mau jadi rektor. Tetapi aturan dalam Permen itu ternyata memberikan kekuasaan terlalu besar pada menteri. Jadi kesannya sentralisasi lagi semuanya,” ujarnya.

Adapun Wardihan Sinrang mengatakan, dirinya tidak bisa menghalangi jika timnya ingin mengajukan langkah hukum. Sekalipun, dirinya menyebut memang pemilihan sudah selesai. “Ya itulah tim. Mereka mungkin kecewa karena suara mengabaikan senator,” ucapnya. (bbs/fjr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *