Polda Sulselbar Setor ke Negara Rp 6,9 Miliar Hasil Kejahatan Korupsi

ilustrasi.Uang korupsi (ist)
ilustrasi.Uang korupsi (ist)

Makassar (rakyatbersatu.com) – Jajaran Polda Sulselbar mengklaim telah mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi ke negara sebesar Rp 6,9 miliar dari 7 kasus Tindak Pidana Korupsi.

Direktur Ditreskrimsu Polda Sulselbar Kombes Herry Dahana mengatakan selama periode Januari-November 2015 sudah merampung 7 kasus korupsi. Meski demikian, Herry memastikan bahwa akan terus berupaya membongkar kasus korupsi yag ada, dan berharap lebih banyak mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi tersebut

“‎Ini baru awal November. Kami yakin bisa mengamankan lebih banyak hingga akhir tahun ini,” kata Herry Dahana yang didampingi Kabid Humas Polda Kombes Pol Frans Barung Mangera saat memberikan keterangan pers di Polda Sulselbar, Kamis (5/11/2015)

Herry menyebutkan, 7 kasus Tipikor yang diungkap tersebut, 2 kasus dengan berkas split (terpisah). Pada umumnya mekanisme penentuan tersangka diawali dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Apabila PKKN telah dilakukan, baru kemudian penyidik menetapkan tersangka kasus Tipikor

Diakui Herry, ada sejumlah kasus yag ditangani Ditreskrimsus yang sudah masuk dalam tahap penuntutan. Kasus itu adalah dugaan korupsi kredit modal kerja (KUR) fiktif di BNI Bulukumba untuk budi daya ubi kayu di Bukukumba dan Jeneponto dengan nilai kerugian negara mencapai Rp54 miliar.
Selaian itu kasus dugaan korupsi penyalagunaan dana alokasi khusus (DAK) rehabilitasi bangunan SD dan SMP di Kep Selayara tahun 2012 yang nilai kerugiannya mencapai Rp 1, 6 miliar. Kemudian kasus dugaan penyalagunaan dana BPJS di RSU Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto tahun 2014 nilainya Rp 2,9 miliar.

Tak hanya itu, Polda Sulselbar juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaaan kapal tangkap ikan 10GT pada Dinas Kelautan Kep Selayar senilai Rp 2,9 miliar. Termasuk dugaan ksasus pengadaan instalasi listrik pedesaan di Kabupaten Maros pada tahun 2008 sebesar Rp290 juta.

Dari kasus tersebut, kata Herry Dahana, total kerugian negara mencapai Rp 61,8 miliar. Namun kerugian yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI baru senilai Rp 6, 9 milair.

“Kami akan berusaha semaksimalnya untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Jika tidak ada hambatan, Desember 2015 mendatang kasusnya sudah rampung, “tandas Herry Dahana. (yd/bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *