Presiden Jokowi: Urus Izin di Indonesia 2,5 Tahun, Di Dubai Hanya 1 Jam

Presideng Jokowi saat berkunjung ke Mamuju Utara (ist)
Presideng Jokowi saat berkunjung ke Mamuju Utara (ist)

Jakarta (rakyatbersatu.com) – Wajar saja jika Presiden Jokowi kesal terhadap iklim investasi di Indonesia yang terus terpuruk. Birokrasi dalam pengurusan perizinan masih sangat ribet. Akibatnya fatal, ada pihak yang mengurus izin harus menunggu sampai 2,5 tahun. Inilah yang menyebabkan banyak investor yang harus mundur dari Indonesia.

Menko Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution saat membacakan hasil rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu, 16 September 2015 menyebutkan jika Presiden Jokowi sangat kesal dengan kinerja para pembantunya dalam soal berinvestasi di Indonesia. Karena ternyata, banyak izin yang harus dilalui para investor untuk menananmkan modalnya di Indonesia.

“Jadi secara barangkali garis besar yang bisa kami sampaikan, bahwa presiden masih tidak puas┬ádengan perkembangan dari perizinan dan syarat-syaratnya yang berlaku di dalam perekonomian┬ákita,” jelas Darmin Nasution.

Dalam rapat terbatas, Jokowi memberikan contoh di sektor kelistrikan, ada 49 perizinan dengan masa waktu sekitar 2,5 tahun. Padahal saat pemerintahan baru dimulai, Jokowi sudah perintahkan agar proses perizinan harus dipangkas, namun faktanya tidak terjadi.

Presiden mengaharapkan izin investasi di Indonesia harus lebih disederhanakan dan harus lebih cepat.Meski sudah ada penyederhanaan menjadi 25 perizinan dengan lama 25o hari, namun presideng menganggap itu bukalah sebuah terobosan. Presiden ingin lebih cepat lagi.

Di Dubai, kata Jokowi proses izin investasi hanya memakan waktu 1 jam dan dilakukan dalam satu kantor yang sama. “Mengurus izin bukan berhari-hari, tapi 1 jam selesai. Masuk ke satu ruangan, mereka minta beberapa dokumen yg sudah diketahui sebelumnya bahwa itu harus dibawa copy-nya. Setelah diserahkan, pindah ke ruang lain untuk menandatangani dengan akta notaris permohonan tersebut, dan kemudian disuruh balik ke ruangan pertama, satu jam kemudian izinnya selesai,” ungkapnya.

Presiden menegaskan bahwa Foregn Direct Investment (FDI) sangat tergantung pada pada kemudahan berusaha di Indonesia. Karena itu dibutuhkan terobosan yang memberi kemudahan berinvestasi. Tidak hanya pada investor asing, tetapi juga investor dalam negeri. Bila ini bisa dilakukan segera mungkin akan berujung pada membaiknya perekonomian Indonesia.

“Investor itu bisa lokal, bisa domestik, dan juga bisa asing. Semuanya harus diberi kemudahan-kemudahan, sehingga pergerakan ekonomi riil itu yang kita inginkan betul-betul bisa bergerak,” papar Jokowi

Sekedar diketahui data tentang peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih tetap berada pada level yang tidak baik. Kendati ada peningkatan peringkat dari 117 menjadi 114 dario 189 negara, Indonesia tetap masuk kategori yang tidak sehat. Inilah yang membuat Indonesia kehilangan banyak investor.

Dalam rapat kabinet terbatas tersebut hadir Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli,Menko Polhukam Luhut D Pandjaitan,Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Energi dan ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. (yd/bbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *