Prof.Dr.Andi Agustang: Guru Hanya Mengajar, Tidak Mendidik

Refleksi Akhir Tahun 2014  Dunia Pedidikan

Prof.Dr.Andi Agustang, M.Si
Prof.Dr.Andi Agustang, M.Si

Makassar, RBC.-Kapasitas guru-guru memberikan pembinaan terhadap peserta didik relatif minim. Pembelajaran cenderung berbasis  kepentingan kognitif dan hafalan, kering dan tidak menarik.

Hal demikian disebabkan tidak terakumulasinya  antara fakta dengan gagasan, tidak kontekstual. Pada akhirnya disinyalir para  guru hanya mengajar tapi tidak mendidik sehingga kurang bermakna.

Demikian ditegaskan Ketua Prodi S3 Sosiologi PPs-UNM, Prof.Dr.Andi Agustang, M.Si dalam refleksi akhir tahun 2014 di ruang kerjanya di kampus PPs-UNM, Senin, 29 Desember 2014.

 “Implikasi jangka panjang dengan realitas sosial demikian,  karakter anak didik semakin individualistik dan menjadi daya dorong terciptanya tatanan sosial semakin kompleks,” tegas Guru Besar Antropologi Sosiologi UNM ini.

Pada dimensi pendidikan, determinan dominan bekerja adalah lemahnya kapasitas kelembagaan pada stakeholders bidang pendidikan dan dukungan kebijakan kurang berpihak, pada pemerataan pendidikan untuk semua masyarakat, ungkap salah seorang staf ahli Gubernur Sulsel Bidang HIV/AIDS dan  Napsa ini.

Stakeholders pendidikan dimaksud adalah Dinas Pendidikan dan guru serta kelembagaan sekolah. “Idealnya, Dinas Pendidikan  memiliki desain penyelenggaraan pendidikan bersifat sistematis,  mengurangi angka melek huruf dan berorientasi jangka panjang, bukan semat orientasi kekinian supaya kebijakan dikeluarkan tidak bersifat sporadic dan tambal sulam,” tandas salah seorang Guru Besar UNM yang jadi penguji program doktor kampus di Malaysia ini.

Pemetaan masalah kapasitas stakeholders pendidikan dapat diatasi melalui kebijakan jelas dari pemerintah,  baik tingkat provinsi maupun  kabupaten/kota melalui cara mempertajam akurasi data.

“Selain itu  fokus pada kelompok umur pembelajaran buta huruf,meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pembelajaran buta huruf serta memperkuat kerjasama dan kordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa serta konteks kewenangan di baliknya,” tandas salah seorang anggota Dewan Pakar Pengurus Wilayah Kerukunan Kelurga Bone (KKB) Sulsel ini.  (ym)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *